Awal Tahun 2019, Presiden Jokowi Nyatakan Dana Kelurahan Diberlakukan

BUKAMATA.CO, BALI - Pesatnya perkembangan teknologi seiring dengan revolusi industri 4.0, pemerintah di daerah diminta untuk meninggalkan cara-cara manual dalam sistem pemerintahannya.
Presiden Jokowi membuka secara resmi Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX di Kawasan Garuda Wisnu Kencana Bali, Jumat (19/10/2018). (Puspen Kemendagri)

BUKAMATA.CO, BALI – Atas banyak masukan dan persoalaan soal minimnya dana pembangunan untuk kota di tingkatan kelurahan. Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan agar pemerintahan ditingkat kelurahan layak desa yang mendapat anggaran dana desa.

“Dan mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, Jumat (19/10) dikutip dari laman setkab.go.id.

Dan dituliskan oleh setkab.go.id, rencananya dimulai pada awal tahun mendatang.

Loading...

Kepala Negara juga akan mengeluarkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

“Sebentar lagi akan kita revisi PP nya, baru kita hitung-hitung enggak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan,” ungkap Presiden.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Presiden berharap agar para aparatur pemerintahan menjalankan fungsi pengawasannya secara baik sehingga dana desa dan dana kelurahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota semua melihat penggunaan dana desa ini agar tepat sasaran sehingga rakyat betul-betul mendapatkan manfaatnya,” ucap Presiden.

Terkait dengan dana desa, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana untuk kesejahteraan desa yang semakin meningkat tiap tahunnya. Mulai dari Rp20 triliun di tahun 2015, Rp47 triliun di tahun 2016, dan Rp60 triliun di tahun 2017 dan 2018.

“Tahun depan kurang lebih Rp70 triliun, menunggu persetujuan Dewan,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Editor Rikmal Hadi
sumber setkab.go.id

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here