DKI Jakarta Paling Terbesar, Penyerapan APBD Pemda Tidak Serius

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri aat membuka sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 di Grand Hotel Paragon, Jakarta, pada Selasa (18/06/2019).

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mnedagri) meminta agar pemerintah daerah untuk lebih maksimal menggenjot penyerapan APBD. Pasalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah. Data tersebut terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan. Melihat hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo

“Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (19/6) dalam keterangan persnya .

Kemendagri juga merilis data laporan hasil evauasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar sebagai berikut:

Loading...

Provinsi DKI Jakarta Rp. 12.171.689.204.491,00
Provinsi Jawa Barat Rp. 2.250.000.000.000,00
Provinsi Aceh Rp. 1.652.595.332.255,00
Provinsi Jawa Timur Rp. 1.526.174.869.217,00
Provinsi Jawa Tengah Rp. 686.759.423.000,00
Provinsi Bali Rp. 510.757.121.691,00
Provinsi Sumatera Utara Rp. 500.000.000.000,00
Sumatera Barat Rp. 486.422.448.521,72
Provinsi Riau Rp. 68.313.634.620,20
Provinsi Lampung Rp. 93.706.929.856,27
Provinsi DI Yogyakarta Rp. 465.119.895.321,23
Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 202.234.441.150,72
Provinsi Sulawesi Barat Rp. 130.214.583.519,09
Provinsi Sulawesi Tengah Rp. 367.635.953.127,04
Provinsi Papua Rp. 888.119.740.276,61.

Diterangkan pihak Kemendagri, SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika SiLPA suatu wilayah menunjukkan angka 0 (nol) maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen

Untuk itu, Mendagri telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Tjahjo menilai agak aneh karena menghabiskan anggaran masih sulit, “Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati,” tegas Mendagri.

Editor Rikmal Hadi

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here