Harga Pertalite Naik, Banmus DPRD Riau Segera Revisi Perda BBM Non Subsidi

Petugas di salah satu SPBU sedang bertugas.

BUKAMATA.CO,PEKANBARU-Badan Musyawarah DPRD Riau berjanji akan segera merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 pasal 24 ayat 2 tentang pajak Bahan Bakar Minyak non subsidi. Karena perda ini ikut menyebabkan harga pertalite di Riau termasuk yang termahal di Indonesia.

Anggota Banmus, Suhardiman Amby mengatakan untuk merevisi Perda tentang pajak BBM non subsidi ini harus melalui Panitia Khusus, sedangkan pansus tersebut belum dibentuk.

“Kalau tanpa Pansus (Panitia Khusus) maka akan selesai dua minggu setelah diparipurnakan awal. Ini kan hanya merevisi satu ayat, sehingga nanti bisa dipatok pajak dibawah 10 persen. Terserah nanti siapa yang melaksanakan, yang penting tidak usah pakai Pansus,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby di Pekanbaru, Minggu (25/2/2018).

Loading...

Dia membantah, Pihak Banmus DPRD Riau telah memutuskan membentuk Panitia Khusus untuk merevisi perda tersebut, sebab menurutnya akan memakan waktu dan banyak anggaran yang dikeluarkan jika melalui pansus.

“Belum diputuskan, kemaren baru opsi saja, mekanisme mana yang akan digunakan. Banyak yang menginginkan tidak melalui Pansus termasuk saya. Sebab melalui Pansus itu agak lama waktu revisinya. Kalau tanpa Pansus, misalnya dilaksanakan oleh Komisi III, maka itu akan lebih cepat prosesnya,” kata Suhardiman.

Politisi Hanura Riau ini menyayangkan jika akhirnya revisi Perda tersebut tetap harus melalui Pansus, karena ketika ada pilihan untuk mempercepat, harusnya mengambil jalan cepat saja.

“Jelas ini untuk kepentingan masyarakat, jangan dipersulit lagi. Tidak mungkin hanya untuk mengubah satu kata kita harus mengelurkan uang Rp1 miliar (jika dibentuk Pansus),” katanya.

Disinggung terkait apakah akan terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah dengan diturunkannya pajak tersebut, Suhardiman mengaku tidak terlalu signifikan, apalagi sumber PAD dapat digalih dari potensi lainnya.

Berbeda pendapat, Anggota Badan Musyawarah DPRD Riau lainnya, Yusuf Sikumbang justru menyarankan untuk dibuat Pansus untuk merevisi perda tersebut, hal tersebut dengan pertimbangan untuk mengkaji dampak negatif atau positif penurunan pajak BBM non subsidi.

“Dengan penurunan pajak tersebut, kami harus kaji itu dulu. Apa dampaknya terhadap pendapatan daerah? Kami mesti tanyakan juga ke Badan Pendapatan Daerah. Sepertinya nanti melalui pansus, Senin depan paripurna akan digelar,”ucap Yusuf Sikumbang.

Politisi PKB Riau ini mengasumsikan, hitungannya dengan pajak sebesar 10 persen bisa didapatkan pendapatan sebesar Rp100 miliar. Namun jika dikurangi menjadi lima persen maka besar kemungkinan pendapatan menurun menjadi Rp50 miliar.

Kajian tersebut, kata Yusuf, sangat diperlukan untuk melakukan revisi perda pajak BBM non subsidi. Yusuf juga menilai, dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 sudah berjalan sehingga realisasi penurunan pajak tersebut berkemungkinan dilaksanakan pada tahun mendatang.

“Sekalipun pansus memutuskan untuk merevisi Perda tersebut tetap belum bisa diterapkan pada 2018 ini. Karena kalau 2019 saya rasa tidak masalah. Nanti pembahasan APBD murni pada Maret, April, Mei dan Juni. Ini kami pertimbangkan,”jelasnya.

Editor Ridho
Reporter Di

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here