Kata Mendagri, Dana Kelurahan Respon Positif Pemerintah Terhadap Aspirasi Masyarakat

BUKAMATA.CO, BALI - Rencana Besaran Dana Desa dengan Dana Kelurahan berbeda. Pertimbangannya cakupan luasnya wilayah kelurahan lebih kecil dibandingkan luas wilayah desa.
Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyambut kedatangan Presiden Jokowi, di Kab. Badung, Bali, Jumat (19/10) siang. (Foto: Puspen Kemendagri)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Aspirasi masyarakat terwakilkan melalui Walikota se Indonesia, direspon positif oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menganggarkan alokasi Dana Kelurahan yang akan diberlakukan pada awal tahun 2019 ini.

Dan menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo rencana Pemerintah mengalokasikan dana untuk kelurahan sudah tepat.

Dikatakan Tjahjo yang dilansir oleh kemendagri.go.id, bentuk respon positif Pemerintah dalam memahami dinamika pemerintahan di level bawah yang semakin komplek dalam memberikan pelayanan langsung pada masyarakat yang memandang wajah kehadiran pemerintahan sehari-hari sesungguhnya ada pada level pemerintahan kelurahan dan desa dibantu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Loading...

“Rencana alokasi anggaran kelurahan adalah merupakan bentuk respon Pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemerintah kelurahan. Aspirasi tersebut juga disuarakan oleh para Lurah, Camat, Assosiasi Walikota dan pemda kabupaten, provinsi serta DPRD” kata Tjahjo.

Tjahjo membenarkan dana kelurahan yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi tengah dibahas di DPR bersama Pemerintah. Dia mengatakan,”pemerintah dan Banggar DPR masih akan membahas lebih detail terkait postur tersebut melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI.

Kemudian, RAPBN 2019 akan dibahas kembali dalam pembahasan tingkat I di Banggar sebelum disahkan menjadi APBN 2019 dalam rapat paripurna DPR. “Sudah disetujui masuk dalam postur RAPBN 2019, namun belum disahkan dan masih perlu dibahas lagi, artinya rencana kebijakan dana alokasi kelurahan bukan kebijakan baru, sudah lama direncanakan”. Katanya.

“Rencana alokasi dana kelurahan disambut baik oleh Lurah seluruh Indonesia dan ini pertanda baik bahwa pemerintah saat ini sangat responsif terhadap aspirasi kebutuhan masyarakat dan kebijakan ini sudah lama dikaji dan direncanakan oleh pemerintah. Dan kewajiban pemerintah adalah merespon aspirasi masyarakat, Lurah dan pemda.

Dana kelurahan sangat diperlukan upaya peningkatan Kinerja layanan publik yang dilakukan oleh kelurahan diukur dari aktivitas: layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; layanan pembayaran PBB; layanan pemberdayaan ekonomi masyarakat; layanan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), pemberdayaan ekonomi pengentasan kemiskinan, sarpras air bersih, sampah, stimulan usaha kecil dan lain sebagainya.

Dengan demikian alokasi dana kelurahan benar benar akan memberikan kemanfaatan.untuk pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kelurahan, peningkatan kualitas layanan pemerintahan kepada masyarakat, menggerakkan dan memberdayaan ekonomi kerakyatan serta mengatasi masalah sosial kemasyaratan., ujar Mendagri Tjahyo Kumolo.

“Kita semua patut respek kepada Menteri Dalam Negeri yang sangat bijaksana meneruskan aspirasi, harapan dan tuntutan para camat dan Lurah seluruh Indonesia dan kepala daerah.” Kata Bahtiar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri.

Pasalnya katanya lagi, harapan para lurah dan masyarakat kelurahan di berbagai daerah yang juga ingin mendapatkan perlakuan adil menerima bantuan dana pembangunan dari Pemerintah sama dengan desa.

Ini katanya lagi, satu kebijakan yang sangat positif dari Pemerintah terkait upaya memberdayakan masyarakat, untuk pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kelurahan.

“Jadi kebijakan ini murni aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat, lurah, kepala daerah” ujarnya.

Dalam posisi ini terang Bahtiar, pemerintah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pemerataan pembangunan termasuk pembangunan masyarakat dalam wilayah kelurahan.

Semata-mata demi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.Dan untuk akuntabilitasnya silahkan masyarakat dan pers melakukan pengawasan dan akan dilakukan audit oleh lembaga pengawasan internal pemerintah baik oleh inspektorat maupun BPKP serta BPK RI.

“Dengan demikian alokasi dana kelurahan benar-benar akan tepat sasaran dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat” tukasnya.

Editor Rikmal Hadi
sumber kemendagri.go.id

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here