Menag: Biaya 10 Ribu Kuota Haji Tambahan Tidak Pakai APBN

Jemaah Haji (foto: google)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Sehubungan dengan penambahan 10 ribu kuota haji yang diberikan oleh Raja Salman saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi beberapa waktu yang lalu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memastikan biaya kuota tambahan itu tidak bersumber dari APBN.

Dilansir dari setkab.go.id, Sabtu (18/5/2019), Kementerian Keuangan menyatakan APBN hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasionalisasi petugas haji, tidak untuk membiayai kegiatan dan atau keperluan seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi jemaah haji.

Untuk itu, biaya kuota haji tambahan akan memakai manfaat keuangan haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan relokasi tambahan efisiensi pengadaan layanan di Arab Saudi oleh Kementerian Agama.

Loading...

Sebelumnya, pada rapat kerja antara Komisi VIII DPR dengan Pemerintah pada 23 April 2019 lalu disepakati tambahan anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPHI) sebesar Rp353 miliar, yang Rp183,7 miliar di antaranya direncanakan bersumber dari APBN Bagian Anggaran–Bendahara Umum Negara (BA-BUN).

“Namun setelah dilakukan kajian hukum disimpulkan hal tersebut tidak dapat dilakukan. Regulasinya tidak memungkinkan, karena APBN hanya terkait dengan petugas atau secara tidak langsung dengan jemaah,” kata Menag Lukman.

Untuk mengatasinya, lanjut Lukman, yang pertama BPKH bersedia menyediakan dana sebesar Rp100 miliar dari tambahan nilai manfaat keuangan haji.

“Dari kekurangan Rp183,7 miliar tersebut, Kemenag bersyukur BPKH bersedia untuk memberikan tambahan nilai manfaat keuangan haji, sehingga bisa menyisihkan Rp100 miliar untuk menutup kekurangan tersebut. Tersisa Rp83,7 miliar,” terangnya.

Kedua, relokasi tambahan efisiensi pengadaan layanan di Arab Saudi oleh Kementerian Agama. Lukman mengungkapkan realisasi penggunaan dana pengadaan akomodasi di Makkah ternyata dapat dilakukan efisiensi sebesar Rp50 miliar, sehingga sisa kekurangan menjadi Rp33,7 miliar.

Untuk menutup kekurangan tersebut, Lukman akan melakukan tiga langkah penyesuaian. Yang pertama jumlah kloter untuk 10 ribu jemaah, yang semula 25 kloter menjadi 20 kloter dengan melakukan pemadatan penerbangan.

“Kedua, melakukan penghapusan biaya safeguarding khusus untuk 10 ribu jemaah, dengan asumsi tidak lagi diperlukan untuk tambahan 10 ribu. Namun, biaya safeguarding untuk kuota sebelumnya tetap ada. Rasionalisasi ketiga, dengan melakukan penyesuaian biaya satuan manasik haji di KUA,” jelas Lukman.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here