Meski Memberatkan Keuangan Negara, Prabowo Subianto Setuju Saksi Pemilu 2019 Gunakan APBN

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan bahwa partai berlambang burung Garuda tersebut tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2019 nanti. Sesuai dengan mandat resmi dari seluruh kader Gerindra semua tingkatan yang disampaikan pada Rapimnas bulan April lalu secara bulat dan tegas.
Prabowo Subianto Ketua Umum DPP Gerindra

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Saksi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 nanti akan menggunakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Usulan yang diajukan tak tanggung-tanggung yakni sebesar Rp.3,9 triliun didalam APBN 2019 nanti yang diajukan Komisi II DPR RI.

Namun meskipun membebani negara, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto setuju atas usulan dana saksi partai politik dalam pemilu dibiayai anggaran negara (APBN) dengan dalih untuk mengurangi ongkos politik.

“Saya setuju, kita harus bikin sistem politik Indonesia tidak mahal. Saya belajar ke Perancis dan Inggris, di Eropa pemilihan tidak mahal,” ujar dia kepada wartawan usai acara Gerakan Emak-emak dan Anak-anak Minum Susu (Gerakan Emas) di Stadion Klender, Jakarta, Rabu (24/10/2018) dilansir dari Antara News.

Loading...

Prabowo berdalih, seperti negara eropa, anggota parlemen di Inggris, katanya, dibutuhkan hanya 100 poundsterling, salah satunya karena semua calon mendapat fasilitas siaran televisi serta baliho selama kampanye.

“Jadi bukan calon yang punya duit, tetapi yang berkapasitas yang disukai rakyat,” ujar capres pasangan Sandiaga Uno itu.

Namun katanya lagi, ia menekankan tidak memberatkan APBN, misalnya dengan mengurangi ongkos politik yang lain, yakni pemilihan kepala desa, bupati, walikota dan gubernur secara tidak langsung.

“Itu namanya demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Jadi tidak ada kapitalis menentukan jadi bupati dan gubernur,” ucap Prabowo.

Dalam UU no 7/2017 tentang Pemilu menyatakan tidak ada aturan kewajiban negara membiayai saksi dari parpol, yang ada diatur dalam pasal 351 adalah saksi dilatih oleh Bawaslu.

Usulan tersebut disampaikan dengan dalih saksi parpol menciptakan pemilu yang jujur dan adil, padahal saksi parpol tidak mempengaruhi kualitas dan keabsahan pelaksanaan pemilu karena kehadirannya pun tidak diwajibkan.

Editor Rikmal Hadi
sumber antaranews.com

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here