Repdem Kritik Kebijakan Impor 500 Ton Beras, Menpan Gagal Pertahankan Kedaulatan Pangan

Ketua DPN Repdem Pilian Hutasoit

BUKAMATA.CO, JAKARTA -Kebijakan pemerintah soal impor beras sebanyak 500.000 ton bukti nyata kegagalan Menteri Pertanian dalam mempertahankan Kedaulatan Pangan. Ditengah-tengah gencarnya Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan dari sektor pangan, Kementerian Pertanian justru gagal memaksimalkan kemampuan sumber-sumber yang dimiliki Indonesia.

Demikian kritik yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem), Pilian Hutasoit menyikapi impor beras oleh pemerintah.

“Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah berjanji bila dalam kurun waktu 3 tahun beliau tidak mampu mempertahankan kedaulatan pangan kita maka beliau dengan ikhlas akan mengundurkan diri dari Kabinet tanpa harus menunggu bapak Presiden RI Jokowi untuk mereshuffle dirinya dari jajaran Kementerian” sindir Pilian Kamis (18/1/2018) kepada bukamata.co.

Loading...

Dan tegas Pilian, hendaknya hanji Mentan soal swasembada pangan ini harusnya menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Jokowi.

Dan kata Pilian lagi, Presiden Jokowi seharusnya mengevaluasi kinerja Mentan dianggap gagal dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di tanah air dengan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton.

Padahal, diungkapkan Pilian, bantuan APBN yang begitu besar dikucurkan terhadap ketahanan pangan tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Dimana paparnya lagi, pada tahun 2016 subsidi pupuk sebanyak 9,55 juta ton atau sebesar Rp 31,2 triliun dan subsidi benih padi dan kedelai 116.500 ton.

Sementara, untuk bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 100.000 unit pada 2016 dan 80.000 unit pada tahun 2015. “Ini sama saja mencederai citra Presiden Jokowi yang pro rakyat dan petani,” tegas Pilian.

Pilian mengkritik bahwa reshuffle kabinet yang baru dilakukan Presiden Jokowi kurang sempurna dengan tidak masuknya evaluasi terhadap Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

“Meskipun kami mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang mengangkat Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP)’ ujarnya.

“Saya mengapresiasi penunjukkan Moeldoko, tapi sangat disesalkan kemudian evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi itu tidak menyeluruh,” demikian kata Pilian.

Reporter Bambang S
Editor Rikmal Hadi

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here