Pemerintah Harus Transparan Sampaikan ke Publik Tindaklanjut Jatuhnya Lion Air

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk terbuka dan tidak menutup-nutupi hasil akhir dan tindaklanjut dari investigasi jatuhnya pesawat terbang Lion Air JT-610 di perairan Karawang pada 29 Oktober lalu. Selain itu juga pemerintah untuk bertindak tegas kepada perusahaan jasa penerbangan PT Mandala Lion Air jika terbukti bersalah.
Diskusi panel bertajuk "Menggugat Pemerintah dan Lion Air akibat jatuhnya Lion Air JT-610" yang digelar oleh Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) di Universitas Atma Jaya, Rabu (12/12) Lembaga Studi Hukum Indonesia . Diskusi tersebut dihadiri oleh pengamat penerbangan Marsekal (Purn) Chappy Hakim, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Prof Ida Bagus Rahmadi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago, Advokat Anggia Rukmasari, eks-Anggota DPR RI 1999-2014 Akhmad Muqowam dan dimoderatori oleh Ketua LSHI Dr Laksanto Utomo. (ANTARA FOTO)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk terbuka dan tidak menutup-nutupi hasil akhir dan tindaklanjut dari investigasi jatuhnya pesawat terbang Lion Air JT-610 di perairan Karawang pada 29 Oktober lalu. Selain itu juga pemerintah untuk bertindak tegas kepada perusahaan jasa penerbanganpesawat terbang jika terbukti bersalah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI), Dr Laksanto Utomo, yang dilansir Antara News Rabu (12/12/2018).

Menurut Laksanto, transparansi itu dibutuhkan, karena publik, perlu tahu sejauh mana insiden tersebut ditangani pemerintah, mengingat Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah mengeluarkan laporan awal jatuhnya pesawat pada medio November.

Loading...

“Publik berhak mengetahui informasi yang transparan dan akurat tentang tingkat kelaikan pesawat Lion Air, mengingat jumlah armadanya yang terbilang banyak, apakah semua pesawatnya yang menguasai seluruh rute penerbangan di Indonesia itu sudah sesuai standar apa belum,” tutur Laksanto, di Jakarta, Rabu (12/12).

Kemudian dijelaskannya, pemerintah sebaiknya bersikap tegas terhadap Lion Air apabila maskapai tersebut terbukti lalai atau menyalahi prosedur.

“Pemerintah cq Kementerian Perhubungan tidak boleh menunjukkan kesan ragu-ragu dalam memberi sanksi. Sebabnya dalam kasus serupa yang dialami Adam Air dan Air Asia, sikap pemerintah tampak tegas,” sebut Laksanto.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Prof Faisal Santiago, mengatakan, usai insiden jatuhnya pesawat Lion Air PK LQP JT 610 di Tanjung Pakis, Karawang, pemerintah perlu lebih mewaspadai maskapai penerbangan yang terlihat cepat melakukan ekspansi usaha.

“Misalnya, Lion Air sempat membuat perjanjian pembelian ratusan pesawat, tetapi di balik itu pemerintah cq Kementerian Perhubungan sebagai regulator perlu memeriksa kesiapan mereka, khususnya terhadap aspek keselamatan seperti maintenance (perawatan), kesiapan kru,” terang Faisal saat ditemui usai diskusi yang digelar Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Rabu.

Kemudian juga Kepala staf TNI Angkatan Udara 2002-2005 Marksel TNI (Purnawirawan) Chappy Hakim, menjelaskan, pemerintah hingga saat ini belum dapat mengambil sikap atau membuat kebijakan terkait jatuhnya pesawat Lion Air PK LQP, walaupun KNKT telah melansir laporan awal terkait insiden itu.

Usai berbicara dalam diskusi bertajuk “Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dan Lion akibat Jatuhnya Lion Air JT 610” yang digelar LSHI di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Rabu, Chappy mengatakan, pemerintah tetap harus menunggu laporan lengkap KNKT sebelum menyatakan sikap ataupun mengeluarkan sanksi untuk operator.

Editor Rikmal Hadi
sumber antaranews.com

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here