Sri Mulyani Sebut Zulhas Sampaikan Pernyataan Menyesatkan, Mengapa?

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Pengunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015-2018 sebesar Rp8,2 triliun yang digunakan untuk penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games XVIII di Jakarta-Palembang menurut Menkeu Sri Mulyani akan dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Menkeu Sri Mulyani

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut penyampaian Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam sidang tahunan MPR RI pekan lalu sebagai pernyataan politis dan menyesatkan.

Pernyataan yang dimaksud adalah ketika Zulhas menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 Triliun. Atau 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

Mengutip website resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id, Senin (20/8/2018), Menkeu menjelaskan, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp396 triliun itu dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017.

Loading...

“Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, lanjut Menkeu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN (Surat Perbendaharaan Negara)/SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management).

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” sebutnya bertanya.

Lebih jauh dijelaskan Sri, Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali.

“Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%,” terangnya.

Bahkan, lanjut Menkeu, di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%.

Ia menjelaskan, anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018, lanjut Menkeu, menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Ia juga menjelaskan terkait perbandingan pembayaran pokok utang dengan Dana Desa, Menkeu menjelaskan, karena Dana Desa baru dimulai tahun 2015, maka sebaiknya dibandingkan dengan pembayaran pokok utang dengan Dana Desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat.

Menurut Menkeu, pada tahun 2018 rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali.

“Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang,” ujar Menkeu seraya menekankan, bahwa arahnya adalah menurun tajam.

Ditegaskan Menkeu Sri Mulyani, Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Ia menunjuk contoh, defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara.

Defisit APBN, lanjut Menkeu, terus dijaga dari 2,59% per PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%.

“Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia,” tegas Sri.

Defisit keseimbangan primer pun, lanjut Menkeu, juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Ia menunjuk contoh, tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun.

“Sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak,” pungkasnya.

Menurut Menkeu, selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0% (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), menurut Menkeu, tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%.

“Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang,” ucap Sri.

Hasilnya, lanjut Menkeu, Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016.

Mengakhiri penjelaskannya, Menkeu Sri Mulyani menekankan, APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Ia meyakinkan, komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini.

Karena itu, Menkeu mengajak semua pihak untuk mencerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.***

Sumber : www.setkab.go.id
Editor : Adri Akbar

Loading...

2 KOMENTAR

  1. Bagus sekali Bu Sri penjelasan bu Sri sungguh bagus dan edukatif mengajak masyarakat utk melek data jgn asbun aja dg mengatas namakan rakyat emak2 lagi kenaikan2 harga ini terjadi dlm momen2 tertentu akibat ulah tengkulak tolong dampingi terus pak Jokowi utk mengkonter pendapat2 miring oposan yg meracuni persepsi masyarakat thd Pemerintahan pak Jokowi saya sangat berharap bu Sri tetap menjaga pak Jokowi dari para pemfitnah kasihan dia tdk bisa menjawab karena sibuk bekerja dan tdk punya waktu. Bu Sri harus mengambil inisiatif mengkonter orang2 spt ini agar rakyat semakin cerdas. Salut bu Sri saya kagum dgnmu sebagaimana dunia mengakuimu, semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan utk bu Sri sekeluarga

  2. Ass. Terus semangat B. Sri, semoga B. Sri, selalu lindungan Alloh SWT. Amin YRA.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here