Kata KH Ma’ruf Amin, Hentikan Penyebaran Hoaks Penegakan Hukum Harus Tegas

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Meskipun secara institusi Partai Demokrat menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, namun pada tingkatan arus bawah partai berlambang Mercy tersebut menginginkan Jokowi-Maaruf Amin sebagai Presiden RI 2019-2024 .
Jokowi-Maaruf diapit Jusuf Kalla dan Ketua Timses Erik Thohir

BUKAMATA.CO, BALIGE – Penegakan hukum secara tegas salah satu solusi untuk memerangi peneyabaran berita bohong atau hoaks, tidak cukup hanya dengan seruan moral saja. Hal ini diungkapkan oleh Calon Wakil Presiden RI nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin.

Hal ini disampaikan KH Ma’ruf Amin di Balige, Sumatera Utara, Sabtu (6/10/2018) dilansir oleh Antara News, dan ditegaskannya untuk itu penegakan hukum yang tegas guna menghentikan hoaks karena akibat dari berita bohong tersebut, dinilai dapat memecah-belah persatuan bangsa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), kata dia, sudah menerbitkan fatwa yang menyatakan informasi hoaks yang tidak didasarkan pada fakta-fakta, tidak boleh disebarkan. Seruan moral sudah sering dilakukan, tapi penyebaran berita hoaks menjelang pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, semakin marak.

Loading...

“Ternyata seruan secara moral saja tidak cukup sehingga perlu ada langkah-langkah lebih tegas yang memberikan dampak jera,” katanya.

Kiai Maruf mengusulkan, perlu ada tindakan yang lebih mengarahkan kepada hukuman penjara yang memberikan dampak jera.

Menurut Ma’ruf, dengan menyebarkan hoaks, oknum seenaknya saja membuat gaduh. Karena itu, penanganannya harus diserahkan kepada aparat yang berwenang menanggani masalahnya.

“Kalau tidak ditindak, nanti semakin merajalela. Orang tidak takut. Kalau ada tindakan tegas, misalnya, sanksi hukum akan membuat jera. Jadi tidak cukup diimbau secara moral,” tegasnya.

Kiai Maruf juga berharap masyarakat lebih cerdas dan mewaspadai isu yang bisa memecah-belah bangsa. Karena itu, berbeda pilihan, baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden jangan sampai memecah persatuan bangsa.

“Keutuhan bangsa lebih diutamakan. Pemilu legislatif dan pemilu presiden itu proses demokrasi untuk memilih pemimpin sehingga harus dijalani secara demokratis. Namun keutuhan bangsa itu harus terus dijaga sepanjang masa,” katanya.

Editor Rikmal Hadi
sumber antaranews.com

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here