Analisis Praktisi Hukum, OTT KPK Terhadap Bupati Ngada Cacat Hukum Dan Bermuatan Politis

Ilustrasi

BUKAMATA.CO, JAKARTA – DR Eggy Sudjana Praktisi hukum yang juga Ketua Dewan Kehormatan DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) menilai bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat hukum dan lebih bermuatan politis daripada soal pemberantasan korupsinya.

“Mengingat tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Ngada merupakan tindakan penangkapan, namun dilakukan prosedur mengikuti prosedur Tertangkap Tangan dan tidak memenuhi persyaratan penangkapan, maka tindakan tersebut cacat hukum dan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan bila mau ditempuh dengan cara Praperadilan di PN” terang Eggy melalui rilis pers yang diterima bukamata.co Selasa (13/2/2018).

Eggy menjelaskan alasannya memberikan analisisnya kepada masyarakat ini karena menurutnya modus operandi OTT yang dilakukan selalu dipergunakan oleh KPK dalam melakukan penangkapan terhadap kepala daerah atau anggota DPR maupun DPRD kental bermuatan politis.

Loading...

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa KPK ikut bermain politik dan kemungkinan juga bertindak berdasarkan pesanan pihak-pihak tertentu, sehingga tidak sepenuhnya murni sebagai upaya penegakan hukum” tegas Eggy.

Hal ini menurut Eggy persoalaan serius dalam penegakan hukum oleh KPK. “Mengapa menegakan hukum dengan melanggar hukum? apa sanksinya buat KPK? sementara rekan kami Advokat Fredich yang membela Setnov (Setya Novanto) salah pembelaannya langsung di hukum, saya mencintai KPK karena hebat berani jujur jargonnya kini jargon itu diberlakukan untuk lembagamu senidiri” kritik Eggy.

Eggy menganalisis bahwa OTT KPK ini berawal dari dugaan Tindak Pidana suap terkait pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Ngada. Yang dijanjikan adalah pekerjaan jalan di Kabupaten Ngada yakni ada sekitar 6 proyek dengan nilai Rp 46 M. Dalam OTT tersebut, pihak yang diamankan Bupati Ngada Marianus Sae Baba Maming swasta/pengusaha, Petrus Kepala KCP BNI Bajawa, Santi Psikolog teman bupati dan tim uji Calon Gubernur, dan Dino Aspri Bupati.

Dengan modusnya pemberi suap membuka rekening BNI dan mengisi sejumlah uang ke rekening dimaksud kemudian kartu ATM diserahkan kepada penerima suap yaitu Bupati Ngada.

Kasus ini dilaporkan ke KPK sekitar bulan Desember 2017. Sekitar bulan Desember atau Januari, diketahui ada uang masuk sekitar 2M ke rekening BNI yang dibuat oleh pemberi suap dan kemudian digunakan untuk kepentingan Bupati Ngada dengan cara Kartu ATM nya diserahkan ke Bupati.

Penggunaan uang nya dengan cara bisa tarik tunai, transfer atau dikirim lagi ke rek lain. Pemberi suap sudah menandatangani banyak slip penarikan sehingga mempermudah Bupati apabila ingin melakukan tarik tunai dan kirim lagi atau transfer ke rekening lain.

Namun ditegaskan Eggy hal ini lucunya sewaktu OTT Barang Bukti berupa uang tidak ada.

Eggy menerangkan terkait undang-undang yang mengatur soal Tangkap Tangan bahwa Pasal 1 angka 19 KUHAP, kemudian pasal 18 ayat (2) KUHAP, Pasal 1 angka 20 KUHAP.

Terkait Tangkap Tangan dan penangkapan sebagaimana dalam konteks Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Ngada Marianus Sae diduga melakukan tindak pidana suap terkait pengadaan barang dan jasa di di daerah setempat. Dimana Marianus Sae menjanjikan akan memberikan 6 proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Ngada senilai Rp.46 milyar.

Eggy menyimpulkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan KPK (OTT) tidak dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Jo pasal 18 ayat (2) KUHAP. Karena tindakan yang dilakukan oleh KPK menurut Eggy didahului serangkaian tindakan penyelidikan dan telah direncanakan terlebih dahulu. Selain terang Eggy lagi, pada saat dilakukan penangkapan juga tidak ditemukan barang bukti berupa uang.

Kedua Eggy menyimpulkan tindakan hukum yang dilakukan KPK bukan OTT. “Lebih tepat secara ilmu hukum acara pidana hal dilakukan KPK merupakan tindakan penangkapan yang harus memenuhi syarat-syarat penangkapan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP” ujar Eggy.

Secara kajian hukum dan prosedur yang diatur dalam KUHAP Eggy menegaskan bahwa OTT KPK bertentangan dengan aturan yang ada didalam proses penegakan hukum.

Editor Rikmal Hadi

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here