Aparat Diminta Tegas Menindak Secara Hukum Provokator Aksi 22 Mei

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Hendardi, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, menyatakan agar penegakan hukum harus diberlakukan kepada provokator-provokator yang membuat provokasi kepada masyarakat pasca KPU RI menetapkan hasil Pemilu dan Pilpres 2019.
Ilustrasi (sumber photo internet)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Hendardi, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, menyatakan agar penegakan hukum harus diberlakukan kepada provokator-provokator yang membuat provokasi kepada masyarakat pasca KPU RI menetapkan hasil Pemilu dan Pilpres 2019.

Dalam keterangan pers yang diterima bukamata.co Selasa 21 Mei 2019, ada 9 poin yang disampaikannya.

Dia berharap agar keputusan KPU RI yang diumumkan Selasa dinihari 21 Mei 2019 dijadikan momentum penting bagi seluruh elemen demokrasi Indonesia untuk mencermati artikulasi mandat rakyat kepada penyelenggara negara.

Loading...

Penetapan KPU ini kata dia merupakan satu-satunya rujukan yang legitimate mengenai hasil Pemilu. Dan kata dia jika kontestan Pemilu tidak puas dengan hasil Pilpres yang ditetapkan oleh KPU.

Dia menganjurkan agar para kontestan dapat menggunakan satu-satunya saluran memperjuangkan keadilan elektoral dan mempersoalkan ketidakadilan, termasuk dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, dengan mengajukan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian pada poin ke 2, menurut dia aturan main demokratis yang sudah disepakati oleh para kontestan Pemilu, jauh sebelum tahapan Pemilu dilaksanakan.

Oleh karena itu kata dia, setiap upaya untuk menggunakan cara-cara di luar mekanisme konstitusional yang disediakan oleh aturan main yang disepakati pada dasarnya merupakan tindakan pengkhianatan atas kesepakatan kolektif yang sudah dituangkan dalam seluruh peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan penegakan keadilan di dalamnya.

Kemudian pada poin ketiga, menurut Hendardi, aksi massa yang akan dilakukan oleh salah satu kontestan Pilpres pada 22 Mei melalui mobilisasi pendukungnya merupakan tindakan yang secara konstitusional cacat prosedural.

Sebab lanjut Hendardi, aturan main Pemilu tidak menyediakan prosedur jalanan untuk mempersoalkan hasil Pemilu.

“Dalam konteks itu, unjuk rasa yang didorong oleh kekecewaan atas proses dan hasil Pemilu hanya perlu dibaca sebagai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, bukan mekanisme demokratis tambahan untuk mengartikulasikan kedaulatan rakyat setelah pemungutan suara pada 17 April yang lalu” terangnya.

“Dengan perspektif tersebut, maka pemerintah dan aparat keamanan seharusnya menjamin penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi biasa, sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku” tegas Hendardi.

Sesuai dengan regulasi yang relevan untuk itu lanjutnya, maka aksi demonstrasi dimaksud mesti dilakukan secara damai dengan tidak merusak tertib sosial, tertib politik, dan tertib hukum yang berlaku.

“Dengan demikian, setiap tindak pidana dan melawan hukum dalam aksi unjuk rasa tersebut harus direspons dengan penegakan hukum yang tegas, adil, dan memberikan efek jera” ujarnya.

Kemudian pada poin ke 5, terang Hendardi berkaitan dengan itu, publik semestinya tidak menjadikan aksi dari sekelompok kecil warga pendukung (voters) itu sebagai aspirasi demos secara keseluruhan.

“Publik hendaknya tenang dan tidak terprovokasi dengan berita-berita bohong dan provokatif di media sosial, terutama dari dan yang mengatasnamakan tokoh-tokoh yang sesungguhnya bukan kontestan dalam perhelatan Pemilu” terang dia.

Lebih-lebih mereka, dipaparkan Hendardi, yang sejak awal memang nyata-nyata menjadi penumpang gelap Pemilu dengan menjadikan dukungan politik yang diberikan kepada kontestan sebagai alat bargaining dan negosiasi demi kepentingan politik dan ideologis kelompok dan jaringannya semata.

Kepada aparat keamanan lanjut Hendardi, SETARA Institute mengingatkan mereka untuk memperlakukan provokator-provokator sebelum dan pada saat aksi unjuk rasa, 22 Mei sebagaimana provokator-provokator pada aksi demonstrasi pada umumnya.

“Penegakan hukum harus dilakukan terhadap mereka, lebih-lebih jika provokasi tersebut mengancam keselamatan pejabat negara seperti Presiden, membahayakan keamanan negara, mendelegitimasi pemerintahan negara, dan menghasut agar terjadi kerusuhan” tegas dia.

Namun begitu tambahnya, tindakan penegakan hukum atas mereka, seperti dalam bentuk penangkapan dan penahanan, harus dilakukan secara presisi berdasarkan atas bukti permulaan yang memadai.

Selain itu juga terangnya lagi, aparat keamanan juga mesti dihimbau untuk senantiasa waspada dan tidak segan-segan menggunakan kerangka hukum pemberantasan terorisme terhadap kelompok-kelompok radikal dan jaringan teroris yang berusaha untuk menjadikan kegagalan politik penumpang gelap dalam Pemilu sebagai momentum untuk melakukan aksi-aksi yang mengancam keselamatan publik dan mengganggu keamanan negara.

Hendardi juga menghimbau agar elite politik nasional hendaknya memelihara kedamaian dan suasana kondusif dengan tidak menghasut penggunaan aksi-aksi jalanan dan tindakan melawan hukum sebagai respons atas proses dan hasil Pemilu 2019.

Karena menurut dia, hajatan elektoral kelima pasca reformasi ini jelas belum ideal, tapi sudah menunjukkan tata kelola yang semakin melembaga dengan sistem pengawasan yang berlapis dan berjenjang serta dengan penyediaan institusi dan mekanisme penegakan keadilan elektoral, baik substantif maupun prosedural, yang lebih baik melalui Bawaslu, Gakkumdu, DKPP, dan MK.

Di samping itu juga, publik pada umumnya menunjukkan sikap politik yang lebih matang terkait politik elektoral.

“Dalam situasi demikian, elite politik hendaknya membuang jauh setiap skenario politik yang menarik mundur kemajuan politik dan peradaban publik yang sudah semakin baik pasca reformasi” tegasnya.

Kemudian pada poin 9, SETARA Institute mengharapkan agar elemen masyarakat sipil, termasuk ormas-ormas keagamaan, hendaknya memelihara kemurnian politik elektoral dari infiltrasi kelompok konservatif yang menggunakan agama dan doktrin-doktrin keagamaan untuk kepentingan sektarian kelompok keagamaan tertentu.

“Dalam konteks itu, SETARA Institute mengapresiasi setinggi-tingginya PBNU dan PP Muhammadiyah yang mengeluarkan sikap resmi untuk; tidak mendukung aksi massa terkait pengumuman hasil Pemilu 2019, tidak mendelegitimasi penyelenggara Pemilu, dan menghimbau agar digunakan mekanisme konstitusional yang tersedia untuk memperjuangkan keadilan elektoral. ” Tutup Hendardi.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Sarinah Bakri

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here