Elit PKS Berikan Contoh Buruk Dalam Penegakan Hukum, Membangkang Pada Putusan Pengadilan

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Slamet SH, Kuasa Hukum Fahri Hamzah mengemukakan bahwa pelaksanaan putusan perkara antara kliennya dengan elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Sohibul Iman cs telah melalui proses panjang sejak 2016.

Namun setelah Sohibul Iman cs tidak mengindahkan keputusan final kasasi Mahkamah Agung (incrackh), kini perkara berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca tim kuasa hukum Fahri Hamzah mengajukan permohonan sita eksekusi.

“Setelah pihak PKS tidak mau melakukan keputusan Mahkamah Agung secara sukarela, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970 juncto pasal 60 UU No. 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan” kata Slamet kepada dalam keterangan persnya yang diterima bukamata.co.

Loading...

Sebenarnya, kata Slamet, pengadilan tidak perlu melakukan eksekusi jika saja elit PKS, Sohibul Iman cs taat pada putusan pengadilan. Sehingga lanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menerima imbas dari pembangkangan yang dilakukan elit PKS, Sohibul Iman CS.

Sikap pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang dilakukan elit PKS, Sohibul Iman cs ini, kata Slamet tidak baik dan nantinya dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum.

“Mestinya elit PKS menjadi tauladan dan contoh baik bagi masyarakat, katanya punya slogan “ayo lebih baik!” Tegas dia.

“Jika putusan institusi pengadilan negara tidak ditaati dan dihormati, lantas bagaimana orang-orang seperti ini akan mengelola negara?” Tambahnya lagi.

Diuraikan Slamet, elit PKS, Sohibul Iman cs membangkang isi putusan pengadilan dengan tidak mau menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde).

Padahal lanjut Slamet, institusi pengadilan dari mulai tingkat pertama sampai kasasi telah menghukum elit PKS, Sohibul Iman cs yang salah satunya adalah membayar ganti rugi kepada Fahri Hamzah senilai Rp. 30 milyar.

Selanjutnya, terang Slamet, Tim Lawyer akan berkoordinasi dengan PN Jakarta selatan dalam rangka upaya paksa penyitaan yang akan segera dilakukan.

Alasan pengajuan PK yang dilakukan elit PKS, Sohibul Iman cs ini kata Slamet tidak menjadi alasan penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde).

“Sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 (“UUMA”), ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan” tutupnya.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here