Gelapkan Pajak Negara Rp.500 M, DPRD Riau Akan Sikat PT Sinar Mas Group

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Dua anggota DPRD Riau Asri Auzar dari Komisi IV dan Suhardiman Amby mengungkapkan bahwa perusahaan Hutan Tanaman Industri dan bubur kertas yang beroperasi di Bumi Lancang kuning telah melakukan penggelepan pajak sepanjang tahun 2018.

“Bapenda dan Dinas Kehutanan untuk pro aktif, karena ini menyangkut umah negara ini tentunya penggelapan pajak kita akan juga memanggil perusahaan-perusahaan yang mengemplang pajak bersama Komisi IV dan III, setelah reses ini akan layangkan surat pemanggilan kepada perusahaan pengemplang pajak” ungkap Asri Auzar.

Dijelaskan Asri setelah dilakukan pemanggilan kepada perusahaan-perusahaan tersebut, jika ditemukan bukti-bukti penyelewengan akan dinaikkan ke paripurna bahkan dibentuk Panitia Khusus ( Pansus).

Loading...

Dan jelasnya lagi jikapun ditemukan ada bukti-bukti adanya permainan ditingkat Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) ditegaskan Asri pihaknya akan mengambil tindakan tegas. ” Kita akan sikat, didalam hukum kita tidak peduli perusahaan besar atau kecil kita sikat” tegasnya.

Sementara itu, Suhardiman Amby Sekretaris Komisi III memaparkan bahwa Sinar Mas Grup sendiri memiliki kapasitas produksi pabrik sebanyak 12 juta ton/tahun.

Dimana hal ini sesuai Sesuai Peraturan Menteri LHK No.P64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, pungutan PSDH adalah Rp8.400/ton. Jika dikalikan seharusnya PSDH yang dibayarkan mencapai Rp1,8 Triliun.

“Yang menjadi masalah, saat hearing pihak Sinar Mas Grup mengaku hanya membayar PSDH sebesar Rp84 miliar pada tahun 2018. Sedangkan dari data yang kita peroleh dari Bapenda pembayaran PSDH Sinar Mas Grup hanya sebesar Rp18 miliar. Artinya ada selisih pembayaran sekitar Rp66 miliar. Oke alasan perusahaan selisih tersebut dibayarkan langsung ke daerah penghasil (Kabupaten/Kota) jadi tak terdata (di provinsi). Tapi mengapa perhitungan PSDH yang dibayar hanya Rp 80-an miliar? Seharusnya lebih,” papar Suhardiman.

Menurut Suhardiman, seharusnya PSDH yang dibayar mencapai Rp 1 Triliun lebih. Dia kemudian mengambil angka 50 persen dari perhitungan PSDH yang seharusnya. Dengan acuan, kayu yang diproduksi Sinar Mas Grup setengahnya lagi berasal dari luar Riau. Maka didapatkan angka Rp500 miliar lebih sebagai kewajiban perusahaan.

“Ini kami sebut dengan angka minimum potensi pendapatan. Jika di angka minimum Rp500 Miliar lebih sedangkan yang dibayar cuman Rp84 miliar, kemana sisanya?,” tegasnya.

Dikatakan Suhardiman Amby hasil hearing itu juga, pihaknya meminta pihak terkait agar mengkaji ulang PSDH yang telah dibayarkan Sinar Mas Grup.

Dia juga akan membawa permasalahan tersebut ke Komisi III DPR RI serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut atas hearing yang telah dilaksanakan.

“Jika ini betul-betul terbukti melakukan pengemplangan, sudah waktunya nanti pemerintah mengevaluasi. Karena Pak Jokowi juga sudah tegas mengatakan mana perusahaan yang nakal itu agar dicabut saja izinnya,” tutup Suhardiman Amby

Editor Rikmal Hari
Laporan Wilson PN

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here