GRB Desak KPK Segera Jebloskan ke Penjara Bupati Bengkalis dan Wako Dumai

Bupati Bengkalis Amril Mukminin
Bupati Bengkalis Amril Mukminin (Foto Pemdes Pedekik.id)

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Ketegasan dan komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan soal penegakan hukum untuk melawan kejahatan “pencurian” uang rakyat di Provinsi Riau. Karena dua kepala daerah yang sudah ditetapkan Tersangka dalam kasus dugaan korupsi hingga kini tak kunjung dilakukan penahanan oleh KPK.

“Kami mempertanyakan komitmen KPK dalam menuntaskan dugaan korupsi di Riau, agak aneh menurut kami jika Bupati Bengkalis dan Wali Kota Dumai hingga kini belum dilakukan penahanan, padahal sudah ditetapkan TSK oleh KPK” kata Hadi Tambusai Koordinator Umum Gerakan Riau Bersih (GRB) kepada bukamata.co dalam keterangan pers nya Sabtu (9/6/2019).

Menurut Hadi, dengan tidak ditahannya Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah akan menjadi preseden buruk dan mencoreng prestasi KPK selama ini.

Loading...

“Jangan sampai timbul asumsi buruk dan justru menjadi lucu-lucuan nantinya masak sudah ditetapkan TSK kok belum ditahan, apalagi ini sekelas KPK” ujar Hadi.

Hadi menegaskan agar KPK sesegera mungkin untuk menahan dua kepala daerah tersebut. Dengan ditahannya dua kepala daerah tersebut kata Hadi lagi akan menunjukan bahwa lembaga anti rasuah tersebut tidak tebang pilih dan bebas dari prasangka buruk alias kongkalikong kasus.

“Kami akan turun ke jalan dalam minggu ini dan menyuarakan komitmen kami untuk membersihkan Riau ini dari pelaku kejahatan korupsi, KPK harus jebloskan Tersangka Korupsi agar di mata hukum semua warga negara sama, bukan karena jabatan atau status sosial” tegas hadi lagi.

Untuk diketahui, Amril Mukminin selaku Bupati Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan suap atau gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Amril kata KPK, diduga menerima uang dengan nilai total sekitar Rp 5,6 miliar terkait kepengurusan proyek tersebut.

Pemberian uang itu diduga berasal dari pihak PT CGA selaku pihak yang akan menggarap proyek tersebut.

Duit itu diterima Amril agar bisa memuluskan proyek tahun jamak pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning Tahun 2017-2019.

Dalam kasus dugaan suap itu, Amril disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau hurut b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Wako Dumai itu, juga juga disangkakan menerima gratifikasi.

Artinya Wali Kota Dumai 2016-2021 ditetapkan sebagai tersangka pada 2 perkara, begitu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).

Untuk perkara pertama yaitu suap, Zulkifli diduga memberikan Rp 550 juta ke Yaya untuk mengurus anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P tahun 2017 dan APBN tahun 2018 Kota Dumai.
Kemudian untuk perkara kedua yaitu gratifikasi, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Untuk perkara pertama, Zulkifli disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan untuk perkara kedua, Zulkifli dijerat dengan Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor Rikmal
Laporan Wilson PN

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here