Insiden Mako Brimob & Bom Surabaya, Anggota DPR RI Sarankan Pengesahan RUU Anti Terorisme Segera Dipercepat

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) terkait mega korupsi kasus Bank Century sebagai wujud dari kepastian hukum yang sempat mandeg dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu alam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (sumber photo liputan6.com)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Masinton Pasaribu Anggota Komisi III DPR RI menyatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Terorisme perlu segera dipercepat sebagai instrumen negara untuk melindungi kepentingan nasional dari aksi terorisme.

“Tindakan aksi terorisme yang terjadi di Mako Brimob dan Surabaya dan terjadi dalam waktu berdekatan adalah momentum untuk kita bersama sebagai elemen bangsa, mendudukan soal dan membuka segala kemungkinan untuk merumuskan secara komprehensif gerakan nasional anti terorisme negara kita” kata Masinton melalui rilis pers nya Minggu (13/5/2018) menanggapi serangan bom di GKI di Jalan Diponegoro dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuna Minggu (13/5/2018)..

Karena menurut Masinton, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. aksi teror jelas Masinton, bukan saja menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional. “Terorisme adalah ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia” ujarnya.

Loading...

Baca Juga Bamusi : “Bom Bunuh Diri di Surabaya Tidak Dibenarkan Agama Manapun

Dan peristiwa teror yang terjadi katanya memerlukan perundang-undangan yang menjamin keamanan dan keselamatan warga dari rasa takut dan cemas akan ancaman terorisme.

Untuk itu tegasnya diperlukan perangkat dan instrumen yang dapat menjamin keamanan dan hak hidup tiap-tiap warga negara. Masinton menegaskan tindakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dan katanya lagi, penanganan terorisme tak bisa lagi diberi tindakan yang biasa-biasa saja.

“Saatnya pimpinan lembaga negara serta agamawan, ilmuwan, tokoh masyarakat dan seluruh warga bangsa untuk bersama saling bahu membahu melawan kejahatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri kehidupan beradab” ujarnya.

“Setelah 20 tahun reformasi, jalan demokrasi kita kembali diuji. Teror keji yang terjadi di Surabaya adalah tindakan biadab yang secara terang benderang berada di seberang jalan reformasi dan demokrasi yang kita perjuangankan” tukasnya.

Kemudian Masinton mencontohkan negara tetangga Malaysia dan Singapura yang memiliki instrumen memadai untuk menangkal aksi terorisme dan subversib terhadap negaranya. Indonesia negara Besar belum memiliki perkakas yang memadai untuk menangkal kejahatan terorisme terhadap negara dan kemanusiaan” ujarnya.

“Korban aksi terorisme bukan angka statistik. Dia adalah tragedi kemanusiaan yang disebabkan rangkaian subversif terhadap asas dan ideologi negara Pancasila” tukasnya.

Baca Juga PDI Perjuangan: “Negara Tidak Boleh Kalah Segala Aksi Teror, Galang Kekuataan Seluruh Rakyat Lawan Terorisme

“Pada batas ini, kita harus jujur, berani terbuka dan keluar dari saling salah menyalahkan. Bahwa sistem anti terorisme dan perangkat perundangannya memerlukan perbaikan” tutup Masinton.

Editor Rikmal Hadi

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here