Internal KPK Panik, Jenderal Polisi Ikut Tes Capim

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa 15 anggota DPRD Sumatera Utara telah mengembalikan uang suap yang mereka terima terkait pembahasan anggaran ke lembaga anti rasuah tersebut.
Ilustrasi Gedung KPK

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Ketua Presidium Ind Police Wacth (IPW) Neta S Pane, menyatakan sejumlah pihak, terutama internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu panik dengan masuknya sejumlah jenderal polisi menjadi pimpinan lembaga anti rasuah tersebut, bahkan menjadi Ketua sekalipun. Sebab masuknya jenderal polisi menjadi Pimpinan KPK bukan hal baru.

“Dulu pernah ada Irjen Taufik Ruki dan ada Irjen Bibit Samad Rijanto. Bahkan di era kedua jenderal polisi senior itu, KPK solid dan tidak terbelah menjadi “polisi Taliban dan polisi India” ungkap Neta kepada bukamata.co Jumat (23/8/2019).

Dikatakan Neta, Ind Police Watch (IPW) melihat adanya kepanikan sejumlah pihak dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK.

Loading...

“Pernyataan internal KPK terlihat dari pernyataannya yang mempermasalahkan bahwa enam capim KPK belum menyerahkan LHKPN. Pernyataan ini sangat aneh, mereka kan baru capim dan belum menjadi pimpinan KPK. Jika sudah menjadi pimpinan KPK bolehlah dipermasalahkan. Jika pun sudah menjadi pimpinan KPK, mereka tidak menyerahkan LHKPN sebenarnya tidak ada masalah karena tidak ada sanksi hukumnya” papar Neta.

Karena kata Neta, kententuan LHKPN itu tidak jelas untuk apa. Tapi anehnya ada pihak yang mempolitisasinya dan menjadikan LHKPN seperti hantu yang menakutkan.

Menurut Neta, seharusnya, pihak-pihak yang mempermasalahkan LHKPN itu menggugat KPK, kenapa status auditnya WDP dan kenapa KPK menolak memberikan sejumlah dokumen yang dibutuhkan BPK untuk mengaudit keuangan lembaga antirasuha itu.

“Seperti dokumen atau data-data barang barang sitaan tersangka korupsi, baik yang sudah dilelang maupun belum. Padahal menurut ayat 1 Pasal 24 UU No 54 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan” terang Neta.

Artinya, tegas Neta dalam hal ini KPK harus berkaca bahwa dirinya saja tidak tertib administrasi hingga mendapat cap WDP. “Lalu kenapa pula harus mempersoalkan adanya enam capim KPK dari polisi yang belum menyerahkan LHKPN” tegas dia.

Padahal lanjut Neta, pansel KPK saja tidak mempersoalkannya. “Dari sini terlihat bahwa ada internal KPK yang panik kwadrat tentang akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK” ungkap dia.

Dicontohkan Neta, KPK era pertama bisa disebut sukses karena dipimpin jenderal polisi Taufik Ruki. Saat menjabat pimpinan KPK, jenderal polisi ini juga tidak sungkan meringkus koleganya sesama polisi karena korupsi.

“Begitu juga dengan Irjen Bibit Samad Rianto dan hingga kini Bibit terus aktif dlm gerakan pemberantasan korupsi, meski sdh tdk di KPK, dengan cara mendirikan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Lalu kenapa ada internal KPK yang alergi dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK. Apakah mereka takut boroknya akan dibongkar kedua jenderal polisi yang akan menjadi pimpinan KPK tersebut” tutup Neta.

Informasi yang berhasil dirangkum, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) akan mengumumkan hasil profile asessment soren nanti di Sekretariat Negara.

Dan ke 40 nama yang telah mengikuti tes profil asesmen, yakni mantan Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, pensiunan PNS Aidir Amin Daud, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kemudian Wakil Kabareskrim Polri Irjen Antam Novambar, Dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, karyawan BUMN Cahyo R.E. Wibowo, pegawai KPK Chandra Sulistio Reksoprodjo, Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi.

Kemudian Tim Stanas Pencegahan Korupsi Dedi Haryadi, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Dharma Pongrekun, auditor Eddy Hary Susanto, auditor Eko Yulianto, Kapolda Sumatera Selatan Firli Bahuri.

Dan dosen Fontian Munzil, pegawai bank Franky Ariyadi, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, auditor BPK I Nyoman Wara, penasihat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Jimmy Muhamad Rifai Gani.

Jaksa Johanis Tanak, PNS BPKP Perwakilan Lampung Joko Musdianto, Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Brigjen Juansih, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, advokat Lili Pintauli Siregar, dosen Luthfi Jayadi Kurniawan.

Mantan jaksa M. Jasman Panjaitan, dosen Marthen Napang, hakim Nawawi Pomolango, PNS BPK Nelson Ambarita, dosen Neneng Euis Fatimah, dosen Nurul Ghufron, PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata, PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.

Selanjutnya, Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani, jaksa Sugeng Purnomo, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko, jaksa Supardi, dosen Suparman Marzuki, advokat Torkis Parlaungan Siregar, auditor Wawan Saeful Anwar, serta dosen Zaki Sierrrad.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here