IPW Harap Polisi Tidak Tebang Pilih Menangkap Penyebar Hoaks

Neta S. Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW).

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) dalam siaran pers yang diterima bukamata.co, Kamis (30/5/2019), berharap dalam menegakkan hukum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa bersikap adil dan tidak tebang pilih.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menuturkan, setelah menciduk sejumlah pendukung Pasangan Calon (Paslon) Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandy yang diduga terlibat penyebaran kebencian dan hoaks yang ditujukan kepada Paslon 01 Jokowi-Amin, Polri perlu juga menjelaskan nasib kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan
Bupati Boyolali Seno Samudro terhadap Paslon 02.

“Bupati Boyolali sudah dua kali dilaporkan telah melakukan ujaran kebencian terhadap Capres 02, di Polda Jateng dan di Mabes Polri pada 5 November 2018. Tapi hingga kini tidak ada penjelasan dari Polri tentang nasib kasus Bupati Boyolali itu. Sementara dalam
kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Mustofa Nara, Polri bekerja cepat menangkap tim IT capres 02 tersebut,” kata Neta dalam siaran persnya.

Loading...

Untuk itu IPW berharap Polri bertindak profesional dan segera memeriksa Bupati Boyolali meskipun yang bersangkutan adalah pendukung Capres 01.

“Dengan sikap profesional itu publik akan semakin yakin Polri tidak tebang pilih. Jika polri tidak profesional dan tebang pilih, publik akan terus-menerus membuly dan menjadikan polisi sebagai musuh bersama,” Neta mengingatkan.

Namun begitu, Neta juga mengakui Polri memang punya pertimbangan sendiri dalam menangani sebuah kasus, terlebih lagi belakangan ini memang cukup banyak pendukung Capres 02 yang dilaporkan ke polisi ketimbang pendukung Capres 01.

“Misalnya dalam kasus Mustofa, cuitannya (di twitter) bisa membuat kemarahan publik terhadap polisi, padahal apa yg ditwitnya tidakbenar dan belakangan Mustofa meralat twitnya itu,” ujarnya.

Neta mengingatkan, kasus Mustofa ini harus menjadi pembelajaran bagi para publik figur agar jangan mudah terprovokasi dengan medsos. Sebab jika seorang publik figur mentwit sesuatu yg tidak benar, publik pasti akan cepat mempercayainya.

“Kalau dikatakan, polisi terlalu cepat memproses laporan yang menyangkut pendukung Capres 02, sebenarnya tidak juga. Dalam kasus dilaporkannya Djoko Santoso ketua BPN ke Bareskrim misalnya, hingga kini belum juga diproses Polri. Padahal Djoko sudah dilaporkan
Kabunang RH sejak 1 Maret 2019,” tuturnya.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here