JAK-TPPO Nilai Hakim Ciderai Keadilan Pekerja Migran Vonis Bebas PT SSS

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Jaringan Advokasi Korban TPPO, terdiri dari Migrant Care, LBH APIK Semarang, LRC KJHAM, JAKERHAM, dan, SBMI Jateng kecewa dengan keputusan Majelis Hakim PN Semarang terkait putusan bebas terdakwa perkara indak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diputus bebas. Putusan tersebut dinilai telah menciderai keadilan pekerja Migran Indonesia.
Suasana isdang putusan TPPO di PN Semarang 5 Juli 2018

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Jaringan Advokasi Korban (JAK) TPPO, terdiri dari Migrant Care, LBH APIK Semarang, LRC KJHAM, JAKERHAM, dan, SBMI Jateng kecewa dengan keputusan Majelis Hakim PN Semarang terkait putusan bebas terdakwa perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diputus bebas. Putusan tersebut dinilai telah menciderai keadilan pekerja Migran Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan oleh Raden Ayu Hermawati Sasongko SH, Koordinator Divisi Pelayanan Divisi Hukum LBH APIK, kepada bukamata.co, Sabtu sore (7/7/2018) melalui rilis persnya, bahwa putusan tersebut pada 5 Juli 2018 dengan agenda pembacaan putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) No. 49/Pid.Sus/2018/PN Semarang.

Dengan terdakwa Direktur PT Sofia Sukses Sejati (PT SSS) Windi Hiqma Ardani, dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Loading...

“Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa. Majelis Hakim mengambil keterangan saksi ahli ketenagakerjaan BNP2TKI. Jika Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menempatkan tidak sesuai perjanjian kerja maka dikenai sanksi administratif” terang Raden Ayu Hermawati Sasongko SH yang biasa disapa Ayu.

Pertimbangan Majelis Hakim terang Ayu, berdasarkan keterangan saksi ahli Dr. Arif Setiawan juga menjadi pertimbangan hakim, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan domain hukum pidana, namun hukum perdata. Kasus pelanggaran terhadap kontrak kerja berlaku hukum administratif. Sanksi administratif sudah dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan kepada PT SSS sejak April 2017 berupa skorsing selama 3 bulan.

Kemudian saksi ahli dari Deputi Penempatan BNP2TKI menyampaikan keterangan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia formal tidak wajib uji kompetensi, juga menjadi pertimbangan hakim. Padahal uji kompetensi adalah salah satu syarat penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara terang Ayu, saksi ahli yang berpihak pada korban tidak menjadi pertimbangan hakim.

“Saksi ahli dari Ombudsman, Ibu Ninik Rahayu menyampaikan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT SSS terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia telah memenuhi unsur-unsur TPPO yakni penipuan karena direkrut tidak sesuai kontrak kerja, eksploitasi di tempat kerja karena PMI bekerja sekitar 12–16 jam per hari dengan upah hanya 8 jam plus lembur 2 jam” kata Ayu.

Dijelaskan oleh Nurharsono, dari Migran Care, bahwa korban adalah Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh PT SSS melalui kerjasama dengan program BKK (Bursa Kerja Khusus) di salah satu SMK di Kendal, Jawa Tengah.

“Mereka bekerja di Malaysia, dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja. PMI bekerja dengan situasi kerja yang eksploitatif dimana mereka bekerja lebih dari 10 jam, tidak memiliki jaminan sosial, fasilitas asrama dan makan yang tidak layak, bahkan bekerja lembur tidak diberikan upah lembur yang sesuai: terang Nurharsono.

“PMI pun terjebak dalam proses bekerja yang sangat rentan. Mereka dipekerjakan tidak sesuai dengan Permit dan Visa Kerja. Seharusnya mereka bekerja di PT Kiss Produce namun ditempatkan di PT Maxim Birdnest dan mereka harus menanggung 2 bulan di penjara oleh Polisi Malaysia, dengan kondisi penjara yang tidak layak, satu sel untuk 17 orang, tidak mendapatkan air putih, makanan yang hampir busuk, tidak ada jaminan sosial. Hingga hal tersebut mengakibatkan trauma pada korban.” Terang Nurharsono.

Diterangkan Ayu kembali, bahwa sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung menuntut terdakwa dengan Pasal 4 Jo 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000. Jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar restitusi dengan total Rp 1.176.000.000 kepada keempat korban, subsider 2 bulan kurungan. Namun sayang, putusan pengadilan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum” tukas Ayu.

Putusan tersebut kata Ayu, menunjukan bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat rendah dan kasus TPPO tidak menjadi kasus yang serius untuk ditangani.

Namun kata Ayu, Jaksa Penuntut Umum merespon akan melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung demi tercapainya hukum yang berpihak pada korban.

“Jaksa sedang melakukan pertimbangan 7 hari setelah putusan tersebut, akan mengajukan banding atau kasasi, atau tidak keduanya” ujarnya.

Jaringan Advokasi Korban TPPO sendiri tegas Ayu mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa kasus TPPO penting untuk menjadi perhatian dan harus secara serius memenuhi keadilan korban. (rilis).

Editor Rikmal Hadi

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here