Jokowi Didesak Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc Dan Jangan Angkat Menteri Pelanggar HAM

Ketua Setara Institute, Hendardi.

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Aktifis SETARA Institute meminta Presiden Ir Joko Widodo (Jokowi) membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan tidak mengangkat kembali menteri-menteri yang punya beban masa lalu sebagai pelanggar HAM. Negara diminta bertanggungjawab atas kekerasan dan pelanggaran HAM 1998.

Hal itu diungkapkan Ketua SETARA Institute Hendardi kepada bukamata.co Rabu (14/8/2019), sehubungan dengan pengakuan Kivlan Zen, berdasarkan informasi mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil pada tahun 1998 kembali muncul ke ruang publik.

“Pengakuan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, sebagaimana dalam gugatannya kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM Wiranto melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengakuan Kivlan telah memperkuat temuan Komnas HAM yang menyebutkan adanya pelanggaran HAM oleh aktor-aktor negara pada 1998” kata Hendardi dalam keterangan pers.

Loading...

Diuraikan Hendardi, di luar kisruh biaya, conflict enterpreneurship, yang diduga diorder Wiranto, hal yang mengemuka adalah fakta bahwa PAM Swakarsa adalah desain negara untuk menghindari tanggungjawab hukum dengan mengadu-domba rakyat berhadap-hadapan dalam mendukung dan menolak Sidang Istimewa MPR 1998.

“Jika informasi Kivlan Zen benar, maka temuan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) bentukan Komnas HAM harus kembali memperjuangkan berkas penyelidikan yang terus menerus ditolak oleh Kejaksaan Agung dengan alasan tidak cukup bukti. Dengan melengkapi keterangan-keterangan dari Kivlan Zen dan bahkan dari Wiranto” terang Hendardi.

Menurut Hendardi, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus mampu menarik pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM ini, sekaligus menuntut pertanggungjawaban individu atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi sepanjang 1998. Termasuk peristiwa Trisakti-Semanggi dengan membentuk pengadilan HAM.

“Pengakuan Kivlan Zen mengungkap bahwa, pertama, negara menggunakan rakyat sipil dengan membiayai mereka untuk mengamankan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk memukul mundur sesama rakyat sipil yang menolak SI.

“Pertama politik devide et impera digunakan oleh negara untuk menghindari tuntutan hukum. “Kedua, negara mengakomodir dan mensponsori kekerasan terhadap rakyat sipil, dengan cara membentuk dan membiayai milisi sipil” papar dia.

Dan ketiga lanjut Hendardi, menyajikan indikasi bahwa rangkaian kekerasan dan kejahatan kemanusiaan pada masa transisi 1998 adalah desain aktor-aktor negara.

Dikatakan Hendardi, sikap keengganan kepemimpinan Jokowi periode I untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu menemukan jawabannya pada pengakuan Kivlan Zen.

“Dimana aktor-aktor yang diduga terlibat sebagian besar berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi. Meskipun Jokowi telah berjanji menyelesaiakan kasus-kasus tersebut, sebagaimana tertuang dalam Nawacita dan RPJMN” ujarnya.

Namun kata dia lagi, ternyat hingga jelang akhir masa jabatannya, tuntutan keadilan dari para korban sama sekali diabaikan Jokowi.

“Sebagai presiden pilihan rakyat secara demokratis, Jokowi harus memiliki pembeda dengan rezim antidemokrasi dan otoritarian di masa lalu. Salah satu pembeda itu adalah dengan lekas membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan tidak mengangkat kembali menteri-menteri yang punya beban masa lalu” tutup Hendardi.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Bambang S

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here