Kejagung Kabinet Jokowi Kedepan Harus Berani Ungkap Kasus Novel Baswedan

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menantang kegigihan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk lebih agresif dan cepat mengusut siapa di belakang Indonesia Leaks dan apa motivasinya membuka kasus Buku Merah yang sudah tuntas ditangani KPK hingga menimbulkan kegaduhan.
Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (FOTO INTERNET)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Pada kabinet yang akan disusun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Prof DR KH Maruf Amin kedepan pada posisi Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung) hendaknya bebas dari kepentingan politik partai tertentu. Dan harus berani mengungkap kasus Novel Baswedan yang saat ini menjabat penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Presiden Jokowi diharapkan memilih figur Jaksa Agung yang bisa bekerjasama dengan Polri, sehingga penegakan supremasi hukum dan kepastian hukum di periode terakhir Jokowi sebagai presiden berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat” kata Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) kepada bukamata.co Sabtu (3/8/2019).

Menurut Neta, IPW menilai, ada empat poin yang perlu diperhatikan Presiden dalam memilih Jaksa Agung yang baru. Pertama, bisa bekerjasama dengan Polri.

Loading...

“Kedua, figur dari luar kejaksaan, sehingga figur tersebut tidak “tersandera masa lalu” dan ketiga, bukan kader partai politik” ujarnya.

Sebab, lanjut Neta, penempatan kader parpol di posisi Jaksa Agung akan mengancam independensi korps Adhyaksa itu dalam melakukan penegakkan hukum secara berkeadilan.

Kemudian lanjut Neta, yang keempat, figurnya harus berkomitmen menuntaskan kasus-kasus hukum yang mandeg di kejaksaan. Dia mencontohkan salah satunya kasus penembakan yang menyebabkan tersangka pencurian burung walet tewas di Bengkulu.

“Yang diduga melibatkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Kasus Novel di Bengkulu sudah P21 tapi tak kunjung dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan” terang Neta.

Bahkan, terang Neta lagi, keluarga korban sudah memenangkan prapradilan dan majelis prapradilan sudah memerintahkan agar kejaksaan segera melimpahkan kasus Novel ke pengadilan.

“Tapi Jaksa Agung tak peduli. BAP kasus Novel tetap disimpan di kejaksaan” ujarnya.

Dikatakan Neta, jajaran kejaksaan tidak peduli dengan rasa keadilan keluarga korban yang tewas akibat ditembak, yang diduga dilakukan Novel.

“Seharusnya, kasus penembakan ini dilimpahkan ke pengadilan dan biar pengadilan yang memutuskan apakah benar Novel yang menembak atau bukan. Dengan tidak dilimpahkannya BAP kasus ini tentunya tidak ada kepastian hukum maupun transparansi penegakan hukum” tegas Neta.

Ditegaskan Neta lagi, keluarga korban terus menuntut dan Novel tersandera kasus hukum. Dari kasus ini terlihat Jaksa Agung telah gagal menciptakan kepastian hukum, terutama dalam kasus Novel” ujar dia.

Untuk itu, lanjut Neta, dalam membentuk Kabinet barunya, Presiden Jokowi perlu memilih Jaksa Agung yang berkomitmen dalam mendorong terciptanya kepastian hukum dan berani menuntaskan kasus penembakan yang diduga melibatkan Novel Baswedan.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here