Kepala Daerah Diingatkan Pahami Lima Area Rawan Korupsi

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat membuat Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) heran. Pasalnya, masih saja ada kepala daerah yang kena jerat operasi tangkap tangan (OTT) meskipun sudah banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi maupun suap, namun tak memberikan efek jera.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

BUKAMATA.CO,DENPASAR– Ada lima area rawan korupsi yang betul-betul dipahami dan diingat para kepala daerah maupun kontestas pilkada 2018. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela pelaksanaan Rakernas III PDI Perjuangan, di Denpasar, Jumat.

“Seorang kepala daerah ataupun calon harus memahami area rawan korupsi, diantaranya dalam perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak, masalah jabatan, hingga jual beli barang dan jasa,” kata Tjahjo Kumolo.

Pihaknya mengingatkan hal tersebut menyusul semakin banyaknya kepala daerah yang akhir-akhir tersandung masalah korupsi dan bahkan terkena operasi tangkap tangan dari KPK.

Loading...

Oleh karena itu, terkait dengan perhelatan politik Pilkada 2018 ini, Tjahjo mengharapkan agar masyarakat dapat melaporkan jika sampai ada para calon yang memberikan janji terkait politik uang. “Kalau toh ada, laporkan ke Bawaslu, dan harus disertai dengan buktinya,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, sekarang sudah ada kerja sama antara Bawaslu dengan KPK, KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. “Kami ingin pilkada yang bersih dan bermartabat, jangan sampai ada politik uang dan jangan ada kampanye yang berisi ujaran kebencian,” ucap menteri yang juga kader PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali juga mengajak semua pemangku kepentingan dan masyarakat di Pulau Dewata untuk bersama-sama berkomitmen melawan politik uang dan politisasi SARA dalam tahapan Pilkada 2018.

“Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian juga politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) berpotensi mengganggu dan memecah persaudaraan dalam NKRI,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia.

Editor Ridho
sumber Antaranews

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here