Ketua DPR RI Minta Penegak Hukum Proses Segera Pelaku Karhutla

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pihaknya mendorong TNI, Polri dan BIN untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver politik para politisi.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang selama beberapa pekan terakhir masih terus terjadi, juga adanya peningkatan titik panas mencapai 193 titik. Penegak hukum diminta untuk segera meningkatkan proses hukum pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

“Mendorong Komisi III DPR dan Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama Kepolisian untuk segera melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap seluruh kasus Karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan” kata Bambang Soesatyo Ketua DPR RI ini kepada bukamata.co, Senin (1/10/2018).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga meminta Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Loading...

“Tegakkan hukum serta mengeksekusi kasus hukum yang sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap kepada perusahan ataupun pelaku kebakaran hutan dan lahan, agar dapat menjadi pelajaran kepada pihak yang akan melakukan pembakaran hutan dan lahan” tegas Bamsoet.

Selain itu juga Bamsoet meminta KLHK melalui Satgas Karhutla untuk segera melakukan pemadaman pada lahan yang terbakar serta melakukan upaya untuk mencegah penyebaran titik api.

Bamsoet juga menyarankan agar KLHK, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didampingi Pemerintah Daerah untuk tetap waspada terhadap kemunculan titik api di berbagai wilayah di Kalimantan dan Sumatera.

Kemudian kata Bamsoet, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memberikan solusi yang riil dan modifikasi pembukaan lahan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pembukaan lahan dengan cara membakar lahan, serta aturan maupun kebijakan yang dapat mendukung hal tersebut.

Kemudian BMKG, untuk menjelaskan kondisi musim kemarau di Indonesia yang sudah mengakibatkan beberapa daerah mengalami kekeringan air dan mengakibatkan munculnya beberapa titik api, serta bersama BPPT melakukan modifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan, guna menanggulangi kebakaran hutan, penyebaran titik api, dan asap yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan.

Mengutip gagasanriau.com, di Provinsi Riau sendiri Yusman, Humas PT Langgam Inti Hibrindo (LIH) mengakui bahwa konsesi perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pelalawan tersebut terbakar. Ia mengaku lahan yang terbakar di lokasi yang berbeda dari kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang pernah terjadi tahun 2015.

“Ya benar, cuma lebih kurang 10 Hektar, intinya sudah melakukan pemadaman menggunakan eksavator, pompa,” ungkap Yusman kepada Gagasan Sabtu malam (29/9/2018) melalui sambungan teleponnya.

Pihak Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan memasang garis polisi (Police Line, red) dan menyelidiki kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) seluas sekitar 20 hektar, termasuk di areal Hak Guna Usaha (HGU) kebun Kelapa Sawit PT Langgam Inti Hibrindo (LIH).

“Sudah kita pasang police line untuk penyelidikan. Luasnya kurang lebih 20 hektar, termasuk dalam lahan PT LIH dan sebagian lahan yang berbatasan dengan Desa Penarikan Kecamatan Langgam,” ungkap Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan, Sabtu (29/09/18) sore yang dilansir oleh beritariau.com.

Kebakaran lahan di lokasi ini terjadi sejak Rabu, 26 September 2018 lalu. Puluhan personel gabungan dari TNI, Polri dan Manggala Agni, berjibaku memadamkan api di lokasi. Saat ini, kondisi api telah padam dan menyisakan asap dari tunggul kayu. (Baca Juga Aktifis : Bupati Pelalawan Segera Cabut Izin dan Tetapkan Tersangka Karhutla PT LIH).

Untuk diketahui, PT LIH sendiri sudah pernah terseret dalam kasus kebakaran lahan. Pada akhir Juli 2015, sebagian tanaman sawit PT LIH sekitar 200 hektar di Desa Gondai Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan.

Perusahaan yang mengantongi HGU seluas 8.716 hektar kebun kelapa sawit ini sempat dibekukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Meski sempat dibebaskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan pada tahun 2016 lalu, Manager Operasional PT LIH, Frans Katihokang (50), akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dan diganjar hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 milyar, atas kebakaran yang mengotori udara kala itu.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Bambang S

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here