Ketua MPR: KPK Tak Boleh Diintervensi dalam Penetapan Tersangka

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Lantaran pulau Jawa memiliki suara terbesar, Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan lebih memprioritaskan kampanye pada Pilpres mendatang di Pulau Jawa saja.
Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Zulkifli Hasan

BUKAMATA.CO,JAKARTA– Di dalam penetapan dan pengumuman calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, Ketua Majelis Pimpinan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak boleh diintervensi.

“(Penundaan) itu bisa dianggap intervensi. Tidak boleh dong. Itu hak KPK, tidak boleh kita intervensi,” kata Zulkifli kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca Juga:Wiranto: KPK Tunda Dulu Pengumuman Calon Kepala Daerah Tersangka

Loading...

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengimbau KPK menunda penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan sebagai saksi atau penetapan tersangka bagi orang yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum agar tahapan penyelenggaraan pilkada tidak terganggu proses hukum.

Baca Juga:Calon Kepala Daerah yang Jadi Tersangka, Pekan ini Diumumkan KPK

Zulkifli mengatakan bahwa sesungguhnya hal yang penting adalah mencari cara mengatasi mahalnya biaya Pilkada, karena saat ini biaya untuk membayar saksi di satu daerah bisa sampai miliaran rupiah.

“Yang jadi soal itu pilkada mahal, perlu biaya, jalan keluarnya bagaimana. Itu yang penting. Kalau tidak ada jalan keluar, OTT tinggal tunggu waktu saja. Contoh di Jawa Timur, untuk saksinya saja sudah Rp180 miliar, belum sama spanduk,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

Editor Ridho
Antaranews.com

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here