KPK Harus Periksa Zulkifli Hasan, Terbitkan Izin Ilegal Semasa Jabat Menhut Era SBY

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalhari) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Zulkifli Hasan karena sudah menerbitkan SK 673 dan SK 878 dan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Akibat Kebijakan tersebut menguntungkan 104 korporasi sawit yang selama ini illegal. Kesemuanya itu dilegalkan oleh Zulkifli Hasan melalui SK 673 dan SK 878” ungkap Woro Supartinah Koordinator Jikalahari kepada bukamata.co Sabtu (27/1/2018).

Dan lanjut Woro, untuk itu juga mereka mendesak agar Pemprov Riau menyatakan menolak kehadiran Zulkifli Hasan di Riau karena temuan Ombudsman RI No 002/REK/0361.2015/PB-41/II/2016 tentang permasalahan pelayanan publik di Riau Paska Terbitnya SK 673 dan SK 878 adalah Laporan Pemprov Riau melalui Bappeda Riau.

Loading...

Baca Juga Ini Catatan Dosa Zulkifli Hasan Kepada Provinsi Riau

Selain itu juga dikatakan Woro, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan prosesi adat kepada seseorang.

“Perlu dilihat rekam jejaknya terkait isu penyelamatan adat Melayu, Budaya dan Pelestarian Hutan tanah dan wilayah adat” ujar Woro.

“LAM Riau segera membatalkan gelaran adat “Tepuk Tepung Tawar” kepada Zulkifli Hasan sebagai wujud LAM Riau berdiri bersama masyarakat adat bukan dengan elit yang terlibat merusak hutan tanah masyarakat adat” tegas Woro.

Diuraikan Woro, catatan hitam Zulkifli Hasan di Provinsi Riau pertama, pada 9 Agustus 2014 Zulkifli Hasan menerbitkan SK 673/2014 tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1,6 juta ha di Propinsi Riau. Temuan Pansus DPRD Riau, SK 637 tersebut salah satunya melepaskan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan untuk 104 korporasi sawit (dulunya beroperasi secara illegal karena di dalam kawasan hutan, paska terbitnya SK 673 korporasi sawit tersebut menjadi legal). Temuan EoF 55 dari 104 perusahaan tersebut terafiliasi dengan grup Wilmar, Panca Eka, Sarimas, Peputra Masterindo, First Resources, Panca Eka, Indofood, Bumitama Gunajaya Agro, Aek Natio, Adi Mulya, Provident Agro, Darmex, Borneo Pasific hingga PTPN.

“Artinya, Zulkifli Hasan melegalkan kejahatan korporasi sawit yang selama ini illegal karena merusak hutan dengan cara merambah dan membakarnya,” kata Woro.

Editor Rikmal Hadi

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here