Kritik Tanpa Data, Oknum KPK dan Sekutunya Dinilai Menyebar Fitnah Kriminalisasi Capim KPK

Neta S. Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW).

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Pernyataan Jubir KPK, Febri Diansyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) dinilai telah menyebar fitnah kepada Capim lembaga anti rasuah tersebut. Tuduhan kepada Pansel dan Capim KPK tidak memiliki data dan hanya pernyataan yang tidak didasari kebenaran.

“Oknum KPK and the Gang jangan terus menerus menebar fitnah untuk mengkriminalisasi 20 capim KPK yang sudah diloloskan Pansel KPK. Jika mereka memang punya data konkrit tentang kebrengsekkan Capim KPK, buka saja ke publik dan jangan membuat gaduh dan “perang segitiga” antara KPK-Pansel-Capim” ungkap Ketua Presedium Ind Police Watch kepada bukamata.co Minggu malam (25/8/2019).

Ditegaskan Neta, Ind Police Watch (IPW) mendukung penuh jika oknum KPK dan sekutunya membuka data-data bahwa ke 20 Capim yang lolos itu bermasalah.

Loading...

“Sebab oknum KPK and the Gang selalu menyebutkan bahwa “dari 20 nama yang lolos profile assessment, masih ada (capim) tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, dugaan penerimaan gratifikasi, dugaan perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK, dugaan pelanggaran etik saat bekerja di KPK” papar Neta.

Hal itu itu lanjut Neta, dikatakan Febri Diansyah dan KMS kepada wartawan, Sabtu hingga Minggu (23/24/8).

Untuk itu kata Neta, IPW berharap, oknum KPK dan KMS menyebutkan secara jelas tudingan yang disampaikan.

“Kapan sidang etik itu berlangsung dan apa isi keputusannya. Sebab dari penelusuran IPW, pelanggaran etik yang dituduhkan itu hanya “katanya, katanya yang tanpa dasar dan tidak ada proses hukumnya” tegas dia.

Menurut Neta, jika hanya isu yang ditebar, sama artinya oknum KPK dan sekutunya hanya menyebar fitnah untuk mengkriminalisasi.

“Sebaliknya, jika memang ada datanya, dibuka saja dan capim bermasalah itu didorong untuk diproses hukum ke pengadilan. Jangan hanya karena takut kepentingan kelompoknya bakal terganggu, oknum KPK and the Gang itu bermanuver menyebar fitnah dan melakukan kriminalisasi lewat opini publik” tegas Neta.

Dikatakan Neta, IPW sendiri sangat mengapresiasi hasil kerja Pansel KPK dan mendukung penuh langkah yang sudah mencoret dua petahana dalam proses seleksi capim dan diharapkan dalam proses seleksi selanjutnya petahana yang masih tersisa juga harus dicoret.

“Ada empat alasan kenapa petahana KPK harus dicoret. Pertama, jangan jadikan tradisi petahana bisa dua periode. Kedua, petahana selama ini tidak bisa menjaga soliditas KPK hingga terbelah menjadi “polisi India dan polisi Taliban”. Ketiga, petahana tidak mampu mewujudkan status audit keuangan KPK menjadi WTP, tapi hanya sebatas WDP” papar dia.

Menurut Neta lagi status WDP bagi sebuah lembaga antirasuah adalah posisi yang sangat memalukan, karena menunjukkan lembaga KPK itu tidak tertib keuangan atau anggaran dan berpotensi terjadi korupsi di institusi tersebut.

Dan ke empat, lanjut Neta lagi kesemrawutan yang terjadi di KPK adalah wujud ketidakmampuan dan kegagalan petahana. “Jika sudah demikian untuk apa petahana dipertahankan lagi oleh Pansel KPK” ujarnya.

Neta mengatakan semestinya hasil kerja keras pansel dalam melahirkan 20 dari 40 capim KPK patut dihargai semua pihak.

Memang lanjut dia kerja keras pansel ini belum final. Masih ada satu tahap lagi, yakni seleksi tahap wawancara, yang akan memilih 10 dari 20 capim.

Dan kata dia lagi dengan terpilihnya 20 figur dan capim makin mengkristal menuju proses pemilihan figur-figur yang profesional untuk menjadi pimpinan KPK ke depan.

Kemudian urai Neta dari keterpilihan 20 figur capim ini makin terlihat bahwa akan masuk empat figur polisi dalam 10 besar, untuk kemudian akan dipilih presiden 5 figur yang dua di antaranya nantinya adalah polisi.

“Hadirnya dua figur polisi di jajaran pimpinan KPK saat ini sangat diperlukan untuk menata dan menertibkan kekacauan di KPK serta menyatukan kembali KPK yang terbelah dua antara “polisi India dan polisi Taliban”.” Kata Neta.

Neta berharap dengan solidnya KPK diharapkan fungsi-fungsi strategis lembaga anti rasuah itu seperti fungsi supervisi bisa berjalan maksimal.

Kemudian lanjut dia lagi dengan berjalannya fungsi-fungsi strategis ini KPK tidak hanya berperan sebagai pemadam kebakaran dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Tapi benar-benar bisa menjadi lembaga yang mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini.

Dikatakan Neta Pansel sepertinya berusaha melahirkan pimpinan yang bisa membawa paradigma baru bagi KPK, khususnya dalam pemberantasan dan mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini.

“Tapi rupanya ada oknum KPK and the Gang yang tidak suka karena khawatir kepentingan kelompoknya terganggu. Sebab mereka seakan ingin membuat “kerjaan sendiri” di KPK, sehingga semua hasil kerja Pansel KPK mereka cerca, seolah mereka paling benar sendiri. Sikap oknum KPK and the Gang ini harus dilawan semua pihak” tutup dia.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here