Lagi, Menteri Tjahjo Kumolo Minta Kepala Daerah Bermasalah Hukum Kooperatif

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Organisasi penggiat anti korupsi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mengkritik soal beredarnya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi tanggapan terhadap permohonan bantuan klarifikasi ke PT. Bank HSBC Indonesia terkait transaksi keuangan PT. Bumi Gas Energi dan Honest Group Holdings Limited.
Ilustrasi gedung KPK

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kembali memperingatkan Kepala Daerah yang bermasalah dengan hukum untuk kooperatif.

Dimana hal ini sebelumnya ia pernah sampaikan saat Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola yang saat ini sudah menjadi Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus gratifikasi di daerah setempat.

Kali ini kembali’ Tjahjo menyatakan agar dua kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) yang dijadikan tersangka oleh KPK masing-masing Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo untuk kooperatif.

Loading...

Dikutip dari kemendagri.go.id,  Tjahjo Kumolo melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Bahtiar menegaskan, pemerintah mendukung penuh kerja aparat penegak hukum.

“Kami minta, siapapun, khususnya kepala daerah dan pejabat daerah yang sedang punya masalah hukum untuk kooperatif, bekerjasama dengan aparat penegak hukum agar tuntas. Bila tidak bersalah, kan nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Lebih baik kooperatif,” kata Bahtiar dalam keterangan persnya, Jumat (8/6).

Untuk diketahui, tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Blitar dan Tulungagung, Jatim, Rabu (6/8). OTT tersebut diduga berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur jalan di dua daerah itu. Kemudian, ada beberapa proyek peningkatan jalan dan proyek sekolah. “Kami tentu mengimbau agar ada sikap kooperatif. Segera menyerahkan diri ke KPK, bagaimanapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih sebagai kepala daerah,” tegas Bahtiar.

Ia menuturkan, persoalan kasus OTT oknum kepala daerah tidak selalu berasal dari dampak pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Diungkapkan, banyak faktor yang memengaruhinya, mulai dari integritas, mentalitas dan sebagainya. Pengawasan dari masyarakat untuk mencegah korupsi yang berujung pada OTT merupakan keniscayaan.

Dijelaskan, pengawasan dapat berjalan melalui sistem perencanaan secara elektronik atau e-planning. “Meski tak menjamin korupsi dapat berhenti, setidaknya perencanaan pemerintah lebih terbuka dan transparan. Jika e-planning dilakukan, semua akan lebih transparan dan setidaknya ada upaya meminimalisir (korupsi). Kunci intelnya KPK ya masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap kepala daerah sepatutnya memahami tata kelola pemerintahan. “Daerah yang bebas korupsi dianggap telah mampu memahami tata kelola dalam pemerintahan dengan baik,” tandas mantan Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri ini.

Editor Rikmal Hadi
Sumber puspen Kemendagri

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here