Menang di MA, Fahri Ancam Sita Gedung PKS

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pengunduran massal yang dilakukan dewan pimpinan wilayah (DPW) PKS Bali sebagai bentuk bukti adanya ketidakberesan kepemimpinan Sohibul Iman.
Politisi PKS Fahri Hamzah

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengancam akan menyita Gedung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bila partai yang dipimpin Sohibul Iman itu tidak membayar ganti rugi. Itu setelah Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan yang diajukan PKS beberapa waktu lalu.

Kata Fahri, sesuai putusan MA, MSI harus membayarkan uang Rp 30 Miliar kepada dirinya. Menurutnya putusan tersebut sudah bersifat final. Maka dari itu, bila tidak ganti rugi tidak dibayarkan pihaknya akan melakukan eksekusi.

“Di PN sudah begitu, PT juga. Nah sekarang kan sudah final. jadi menyerah saja,” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Loading...

Saat ditanya kapan dirinya akan melakukan eksekusi, Fahri menjawab dalam waktu dekat. Bila tidak ada respon, maka dirinya juga akan menyita harta dari seluruh petinggi partai yang ia gugat.

“Pokoknya, kita eksekusi dulu lah. Kalau nggak ya saya sita harta-harta yang saya gugat itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, sikap patuh terhadap hukum harus ditunjukan elite PKS. Karena hal itu mampu untuk membantu mengembalikan nama baik partai.

Karena selama ini, ia menilai ada keselahan berpikir dari awal yang menganggap kata-kata dari pimpinan PKS itu seolah-olah lebih tinggi daripada hukum.

“Ini lah kesalahannya yang dari awal begitu. Sampai sekarang kan. Akhirnya cari alasan dan nggak pernah berdebat hukum gitu. Jadi seolah-olah kewenangan pimpinan itu lebih tinggi dari pada hukum, nggak bisa ditentang,” ucap legislator asal Nusa Tenggara Barat itu.

Ia menuding yang menjadi biang perusak Pos adalah mereka yang memakai partai untuk kepentingan pribadi. Hal itu terlihat gamblang pada saat lobi-lobi jelang Pilpres 2019.

“Kan yang nampaknya itu. Selama ini, yang dibawa itu dalam melakukan negosiasi untuk pilpres adalah emosi pimpinan, bukan hukum. Jadi saya lihat yang dibawa juru bicara PKS, maupun oknum-oknum lawyer nya itu yang dibaca itu bukan hukum, tapi apa kata pimpinan,” ungkapnya. ***

 

Laporan : Bambang S
Editor : Adri Akbar

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here