MK Perkuat SKB Percepatan Pemberhentian PNS yang Terjerat Korupsi

Ilustrasi (foto: google)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Inkracht) atas kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Mahkamah Konstitusi (MK) perkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian.

Berdasarkan keterangan yang diterima bukamata.co, putusan tersebut merupakan jawaban gugatan dari PNS Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Tahun 2012 dengan menggugat Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut berbunyi ‘PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denan jabatan dan/atau pidana umum’.

Loading...

Sementara berdasarkan putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain. Sedangkan untuk tindak pidana umum, seperti perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan tanpa perencanaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, dalam tanggapannya mengatakan bahwa terkait SKB Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bukanlah produk hukum baru, melainkan penegasan agar Kepala Daerah selaku pejabat pembina kepegawaian menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

“SKB tersebut menegaskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN untuk melaksanakan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap PNS yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach),” kata Bahtiar di Jakarta, Sabtu (27/04/2019).

Dengan demikian, kata Bahtiar, SKB tersebut masih sejalan dengan putusan MK. Bahtiar juga meminta kepala daerah untuk segera melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 April 2019.

Sementara itu, data terakhir per-tanggal 26 April 2019 dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri menunjukkan sebanyak 1.372 PNS dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang terdiri dari PNS Provinsi sebanyak 241 orang dan PNS Kabupaten/Kota sebanyak 1.131 orang.

Selain itu, hingga kini proses pemberhentian PNS yang terjerat kasus Tipikor juga masih dilakukan.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here