Revisi UU Narkotika Diusulkan Lebih Utamakan Pencegahan Bukan Pemberantasan

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Anggota Komite III DPD RI, Abdul Azis Kafia, menyatakan bahwa tingginya penyalahgunaan narkotika adalah alasan mendesak untuk segera merevisi UU No. 35 Tentang Narkotika. Salah satu poin utama yang diusulkan dalam revisi UU tersebut adalah mengutamakan tindakan pencegahan dibandingkan upaya pemberantasan.

“Kalau memang kita masih membutuhkan hukuman mati tetap saja dicantumkan hukuman mati dan itu diberlakukan buat pengedar, dan kalau buat pecandu memang harus di rehabilitasi karena bagaimana pun statusnya sebagai korban. Tapi yang paling bahaya ini tetap pengedar,” kata Abdul Aziz dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah lembaga penggiat narkoba, Selasa (14/5/2019).

Mendukung pernyataan Azis tersebut, anggota Komite III lainnya yakni Abdul Jabbar Toba menilai kenakalan remaja yang berujung pada pemakaian narkotika seharusnya tidak sepenuhnya disalahkan kepada remaja.

Loading...

“Peranan orang tua ikut menentukan sikap anak. Selain orang tua, peranan pemuka agama juga berperan penting dalam membekali remaja akan ilmu agama,” kata Abdul Jabbar.

Abdul Jabbar menilai bahwa lingkungan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, remaja mesjid, hingga kos-kosan harus di dekati.

Namun pendapat yang berbeda diungkapkan anggota Komite III lainnya, Herry Erfian yang mengatakan jika regulasi tidak memberi efek jera terkait hal rehabilitasi, maka tidak akan berdampak bagi pengurangan kejahatan narkoba di Indonesia.

“Untuk itu, kita berharap adanya sanksi yang berat baik bagi pemakai atau pecandu, sehingga sama-sama memiliki efek jera untuk tidak lagi memakai narkoba atau pun bahan-bahan aktif lainnya,” kata Herry.

Menanggapi pernyataan para anggota Komite III itu, Deputi Penindakan Badan Narkotika Nasional (BNN), Arman Depari menjelaskan pihaknya menyambut baik usulan amandemen regulasi tentang narkotika.

“Teknologi farmasi berkembang dengan sangat pesat, sehingga pengaturan tentang kejahatan narkotika dan zat adiktif lainnya sangat dibutuhkan,” ujar Arman.

Arman menilai regulasi yang ada saat ini tidak mengakomodir tentang pencegahan penggunaan narkotika, melainkan hanya mengatur tentang pemberantasan, penegakan hukum dan pemutusan suplai.

“Ini sangat teknis sekali ini perlu dibahas kembali supaya masalah pencegahan ini seharusnya equal seimbang dengan pemberantasannya. Padahal kalau kita ingat petuah-petuah orang tua dulu sebenarnya lebih bagus itu mencegah dari pada mengobati. Upaya pemberantasan itu hal terakhir kalau pencegahannya tidak berhasil,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Arman, sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sudah seharusnya diatur dalam regulasi, sehingga penting untuk memasukkan peranan masyarakat dalam revisi UU tersebut.

“Yang paling penting dalam hal ini peran masyarakat, umumnya di negara kita penduduk cenderung menutup-nutupi dianggap ini aib, malu bagi keluarga (jika anggota keluarganya pengguna narkotika), ini penting sekali,” ujarnya.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here