Novel Baswedan Orang Partai Gerindra? KPK Harus Klarifikasi

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan klarifikasi kepada masyarakat terkait status Novel Baswedan di lembaga anti rasuah tersebut. Lantaran adanya beberapa pernyataan dari elit politik partai besutan Prabowo Subianto itu, bahwa penyidik KPK itu adalah orang Partai Gerindra.
Ilustrasi

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan klarifikasi kepada masyarakat terkait status Novel Baswedan di lembaga anti rasuah tersebut. Lantaran adanya beberapa pernyataan dari elit politik partai besutan Prabowo Subianto itu, bahwa penyidik KPK itu adalah orang Partai Gerindra.

“KPK perlu menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan sebagai “orang” Partai Gerindra di lembaga anti rasuah itu. Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini” ungkap Neta S Pane Presidium Ind Police Watch (IPW) kepada bukamata.co Senin (1/4/2019).

Kemudian lanjut Neta, Ind Police Watch (IPW) juga mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam “barisan” Novel Baswedan sebagai “orang” Partai Gerindra.

Loading...

“Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019” ujar Neta.

Menurut Neta, isu Novel sebagai “orang” Gerindra muncul setelah Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.

“Kepada wartawan Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono yang mengatakan Novel adalah “orang kita”, orang Partai Gerindra” ungkap Neta.

Dikatakan Neta, pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga terang Neta, KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan lawan politiknya dengan isu atau kasus-kasus korupsi.

“Bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yg dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya “orang kita” di KPK” papar Neta.

Dikatakan Neta, dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya “orang kita” di KPK.

Untuk itu tegas Neta, pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi “orang kita” ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2018.

“Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu “orang kita” ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu “orang kita”” terangnya.

Dengan demikian lanjut Neta, Polri bisa menarik semua anggotanya yang terlibat dalam isu “orang kita” di KPK atau institusi baju coklat itu bisa menghentikan sementara semua kegiatan penyidiknya di KPK sepanjang proses Pilpres 2019 ini.

Hal itu tegas Neta agar netralitas Polri terjaga dan penyidik Polri di KPK tidak diperalat untuk menghabisi satu kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok politik lainnya.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Bambang S

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here