Rudiantara Digugat Akibat Pembatasan Internet

Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Office Mulkan Let-let dan Partners saat melapor ke laporan di PN Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Office Mulkan Let-let dan Partners saat melapor ke laporan di PN Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Office Mulkan Let-let dan Partners saat melapor ke laporan di PN Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) digugat oleh Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Office Mulkan Let-let dan Partners akibat pembatasan internet pada 21-25 Mei 2019 lalu.

Pelapor dalam hal ini, Mulkan Let Let mengatakan pembatasan internet sangat merugikan pihaknya yang bekerja sebagai konsultan dan advokat. Menurut dia kerugian juga dialami banyak masyarakat terutama yang menggunakan internet untuk berbisnis.

“Jelas sangat merugikan kami. Misalnya kami menggunakan media sosial untuk keperluan kerja/bisnis, komunikasi dan informasi lainnya yang tidak ada kaitannya dengan aksi demonstrasi 21 dan 22 mei 2019,” kata Mulkan Let Let usai mendaftarkan laporan di PN Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Loading...

Dirinya juga menyesalkan tindakan Kemenkominfo yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat, baik melalui surat kabar atau media sosial lainnya.

“Seharusnya Menkominfo memperhatikan ‘Asas-asas umum Pemerintahan yang baik’, yakni Menkominfo bukan hanya menyampaikan alasan membatasi akses internet terhadap beberapa media sosial karena menghindari beberapa berita negatif dan hoax terkait dengan aksi demonstrasi,” ujarnya.

“Menkominfo juga harus menyampaikan kepada publik tindakan tersebut sudah berdasar ketentuan hukum dan mekanisme hukum yang berlaku ataupun merupakan diskresi dari Menkominfo, hal berkaitan dengan asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan,” paparnya.

Mulkan juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan somasi kepada Menkominfo pada 23 mei 2019 lalu, namun hingga saat ini tidak mendapat jawaban secara tertulis dari Menkominfo.

Akibat tidak mendapat jawaban setelah menunggu satu bulan, mereka mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan tuntutan 22 Miliar dan juga menuntut Menkominfo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat.

“Kami menuntut institusi yang pada dasarnya melalukan perbuatan melawan hukum.” Tukas dia.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Bambang S

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here