Selama Ini Ada Isu Oknum KPK Berkolusi Dengan Mafia Penjualan Mobil Mewah

Novel Baswedan, penyidik KPK
Novel Baswedan, penyidik KPK (Foto Okezone.com

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Perlahan-lahan akhirnya berbagai pihak mulai mengungkapkan aksi kotor yang terjadi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah tersebut disinyalir tidak bersih dan kuat dengan kepentingan politik dan tidak taat administrasi.

Revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR RI dianggap hal yang penting untuk membuat lembaga anti rasuah tersebut bersih dari kelakuan oknum-oknum didalam lembaga tersebut.

“Ind Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Rapat Paripurna DPR yang sudah mensahkan revisi UU KPK” ungkap Neta S Pane kepada bukamata.co Rabu pagi (18/9/2019).

Loading...

KPK kata dia, sudah belasan tahun berkiprah dan dalam perjalanannya banyak sekali masalah membuat lembaga anti rasuah itu menjadi sangat bobrok.

“Orang-orangnya semakin semau gue karena tidak ada pengawasan dan merasa full power tanpa bisa tersentuh hukum” tegas dia.

Dan kata dia, dengan adanya revisi UU ini arahnya semakin jelas untuk memperbaiki kebobrokan KPK dan sekaligus untuk menutup celah lembaga tersebut menjadi institusi otoriter, atau menjadi “kerajaan sendiri dalam negara Republik Indonesia”.

“Sebab itu IPW memberi apresiasi pada DPR yg sudah mensahkan revisi UU kpk dalam paripurnanya” ujarnya.

Kata karena Neta, semangat yang ada dalam revisi UU KPK ini semata-mata untuk menegaskan bahwa di republik ini tidak ada satu lembaga negara pun yang berdiri tanpa pengawasan.

Karena kata dia, lembaga tanpa pengawasan sama artinya membiarkannya menjadi lembaga otoriter. Sehingga revisi UU KPK ini bermakna menghindari institusi tersbeut menjadi lembaga otoriter.

Dan juga kata dia, untuk meyakinkan bahwa pengawasan adalah sebuah kemutlakan.

“Selain itu revisi UU KPK ini bermakna bahwa lembaga anti rasuah itu agar tertib administratif dan tertib keuangan agar benar-benar menjadi sapu bersih yang bebas dari korupsi maupun potensi korupsi” terangnya.

Karena kata dia, KPK harus transparan dalam laporan keuangannya ke BPK.

“Selama ini KPK abai dalam laporan keuangannya, terutama dalam mempertanggungjawabkan barang-barang sitaan atau rampasan dari para tersangka korupsi” ujarnya.

Jika KPK tidak trasnparans, menguatkan soal isu bahwa oknum-oknum insitusi berkolusi dengan mafia penjualan mobil mewah.

“Dengan adanya isu mafia mobil mewah di dalam KPK ini dan ditambah dengan status audit keuangan BPK terhadap KPK yang WDP, semakin menunjukkan kecurigaan besar bahwa ada masalah besar yang sangat serius di KPK” tegas dia.

Karena kata dia, masalah potensi korupsi dan kolusi di lembaga anti rasuah itu yang harus dibersihkan.

“Namun tidak adanya pengawasan yang maksimal, hal-hal tersebut tidak bisa dibersihkan dari KPK. Apalagi oknum-oknum KPK selalu rajin membuat berbagai pencitraan dan selalu rajin untuk memprovokasi internal maupun eksternalnya” terang dia.

Tabiat tersebut kata dia untuk melakukan perlawanan terhadap upaya perubahan di KPK.

Oknum-oknum itu kata dia, otak pelaku dibalik aksi-aksi munculnya demo terhadap pimpinan baru dan adanya revisi UU KPK.

“Upaya upaya kotor oknum-oknum KPK yang dibungkus sedemikian rupa itu membuat sebagian tokoh terkibuli, sehingga tokoh-tokoh itu tanpa melihat bukti yang otentik ikut-ikutan mengkriminalisasi dan membunuh karakter para pimpinan baru KPK” urai dia.

Bahkan kata dia lagi, ada upaya ramai-ramai ikut menolak revisi UU KPK.
“Mereka tidak peduli dengan kebobrokan KPK dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan barang bukti yang disita dari para tersangka korupsi” terangnya.

Oknum yang terprovokasi itu juga kata Neta, lupa bahwa banyak tersangka tidak diberi kepastian hukum dan bertahun-tahun disandera sebagai calon pesakitan.

“Pihak yang terprovokasi itu dinilai lupa bahwa karyawan KPK itu adalah pegawai negeri yang digaji negara dan bukan LSM, yang tidak bisa seenaknya melakukan demonstrasi, apalagi demo menolak calon pimpinannya” tegas Neta.

Pegawai lembaga anti rasuah itu sesungguhnya, tegas Neta, terikat kode etik sebagai ASN. Dan dia mengaskan semua kebobrokan di KPK ini harus dibenahi, dalam bentuk revisi UU institusi tersebut.

“IPW menilai 7 poin perubahan yang disepakati paripurna DPR dalam revisi UU KPK, itu memang harus dilakukan. Sebab sebagian besar masalah dan kebobrokan KPK ada di 7 poin tersebut” ungkap dia.

Dan masalah-masalah yang ada di 7 poin itu lah kata dia, yang membuat oknum-oknum KPK lupa diri.

Juga oknum-oknum KPK lupa arah bahwa tugas utama mereka adalah pencegahan korupsi dan bukan menjadi pemadam kebakaran korupsi.
“Artinya apa, KPK itu dibentuk agar korupsi di negeri ini perlahan-lahan hilang dan bukan makin marak. Sekarang ini yang terjadi adalah korupsi makin marak, seperti kebakaran hutan yang terjadi dimana-mana” ungkapnya.

Hal ini menunjukkan tegas Neta, sesungguhnya KPK gagal menjalankan fungsinya sebagai lembaga pencegahan korupsi.

“Karena oknum-oknum KPK hanya asyik dengan pencitraan dan publikasi sebagai selebritas pemadam kebakaran korupsi. Ke depan aksi konyol oknum-oknum KPK itu harus diubah” tutup dia.

Laporan Wilson
Editor Ady Kuswanto

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here