Soal Insiden di Kabupaten Nduga, Presiden Jokowi Diminta Copot Kapolda Papua

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menantang kegigihan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk lebih agresif dan cepat mengusut siapa di belakang Indonesia Leaks dan apa motivasinya membuka kasus Buku Merah yang sudah tuntas ditangani KPK hingga menimbulkan kegaduhan.
Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (FOTO INTERNET)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Presiden Jokowi harus segera minta maaf atas kasus pembantaian terhadap 31 pekerja di Yigi, Kabupaten Nduga di Jalur Trans Papua dan segera mencopot Kapolda Papua karena tidak mampu menjaga keamanan proyek strategis tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Neta S Panel Ketua Ind Police Watch (IPW) kepada bukamata.co Rabu (5/11/2018) melalui keterangan pers untuk merespon pembantaian oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cendrawasih tersebut.

Diterangkan Neta, apa yang terjadi di Yigi adalah kasus pembantaian dimana dalam dua hari, Sabtu dan Minggu, 31 pekerja terbiarkan terbunuh.

Loading...

“Kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjaga keamanan Papua, khususnya terhadap pekerja yang sedang mengerjakan proyek ambisius Jokowi, yakni Jalur Trans Papua” kata Neta.

Neta menilai lemahnya koordinasi ini terlihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan daerah Nduga adalah daerah merah, sementara Kadiv Humas Polri mengatakan daerah aman.

“Ini jelas membuat publik bingung. Mengingat Jokowi sebagai presiden mengatakan Nduga adalah daerah merah, lalu kenapa pengamanan terhadap pekerja tidak maksimal? Atas kecerobohan inilah Jokowi harus minta maaf dan harus segera mencopot Kapolda Papua” tegas Neta.

IPW tegas Neta, mendesak Polda Papua segera menjelaskan secara transparan, apa sesungguhnya yang terjadi di Distrik Yig.

“Kenapa 31 pekerja bisa tertembak, dan bagaimana kronologisnya. Melihat apa yang terjadi di Yigi, itu adalah sebuah pembantaian paling keji yang pernah terjadi di Papua dan itu merupakan kado hitam akhir tahun 2018 kepada Polda Papua sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam bidang keamanan di provinsi paling timur Indonesia” urainya.

Diterangkan Neta, kasus pembantaian di Yigi ini, juga menjadi kado hitam bagi rakyat Papua dan Bangsa Indonesia.

“Kasus pembantaian 31 pekerja ini sebuah gambaran betapa lemah dan tak berdaya nya Kapolda Papua dalam membuat dan menerapkan strategi keamanan bagi masyarakat di daerah itu hingga bisa terjadi pembantaian massal” ujarnya.

Ironisnya tegas Neta, aksi penyerangan tiga hari berturut-turut itu terbiarkan. Sabtu dan Minggu kelompok bersenjata membantai pekerja.

“Lalu Senin nya kelompok itu menyerang Pos Yonif 756/Yalet dan membunuh satu TNI. Dimana intelijen Polda hingga kelompok itu bisa bebas selama tiga hari melakukan pembantaian?” kata Neta heran.

Neta mengatakan, melihat kenyataan ini, strategi dan kinerja Kapolda Papua patut dipertanyakan, apalagi jika mengingat di era kapolda sebelumnya kasus pembantaian seperti ini tidak pernah terjadi.

“IPW berharap kss ini segera diungkap dan pelakunya hrs segera ditangkap untuk diproses hukum. IPW juga berharap, Presiden Jokowi tidak sekadar menggagas proyek ambisius Trans Papua tapi juga bisa menjamin nasib para pekerjanya hingga tidak dibantai secara sadis seperti di Yigi” tutup Neta.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson PN

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here