Sofyan Basir Divonis Bebas, Bukti Penyidik KPK Tidak Profesional

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) menilai ada keanehan dengan cara kerja Polda Metro Jaya dalam merespon kasus Indonesia Leaks. Polda Metro Jaya dinilai lamban, berbeda saat mengungkap kasus kebohongan Ratna Sarumpaet.
Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW)

BUKAAMATA.CO, JAKARTA – Kasus dibebaskannya Sofyan Basir oleh Pengadilan Tipikor, tidak hanya mempermalukan para penyidik kepolisian di KPK, tapi juga sekaligus membuka aib lembaga anti rasuah itu yang selama ini dicurigai tidak profesional, penuh rekayasa, bermain politik, dan tidak taat asas alat bukti.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Presedium Indi Police Watch Neta S Pane dalam keterangan pers yang diterima bukamata.co Selasa pagi (5/11/2019).

“Dengan adanya kasus Sofyan Basir ini, Ind Police Watch (IPW) melihat bahwa keberadaan Dewan Pengawas di KPK semakin mendesak diperlukan agar lembaga anti rasuah itu tidak melenceng dari sistem hukum” kata Neta.

Loading...

Selain itu, terangnya lagi, keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai penjabaran UU KPK hasil revisi semakin diperlukan.

Tujuannya kata dia lagi, agar KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi benar-benar profesional dan independen.

“Dalam memutuskan sebuah perkara benar-benar berdasarkan alat bukti dan bukan berdasarkan voting” ujar dia.

Sehingga lanjut dia, hasil kerja KPK benar-benar berdasarkan asas keadilan dan bukan mempolitisasi, apalagi mengkriminalisasi lawan lawan politik.

Dewan Pengawas ini terang Neta, harus bisa menjaga marwah KPK yang profesional dan independen, sehingga semua perkara yang dimajukannya ke Pengadilan Tipikor tidak ada celah untuk dikalahkan majelis hakim.

IPW juga tambah Neta, memberi apresiasi pada majelis hakim Pengadilan Tipikor yang sudah membebaskan Sofyan Basir karena tidak terbukti bersalah.

“Selama ini IPW menilai, hakim Tipikor cenderung takut memberi keputusan yang profesional dan independen. Mereka sangat khawatir menjadi korban balas dendam dan Target Operasi oknum-oknum KPK” terangnya.

Padahal kata dia lagi, IPW melihat ada sejumlah kasus yang diajukan lembaga anti rasuah itu sangat lemah alat buktinya.
Neta mencontohkan dalam kasus Sofyan Basir misalnya, sejak semula IPW mendapat informasi bahwa perkara korupsi itu dilimpahkan bukan karena alat bukti yang kuat, tapi karena keputusan voting.

“Satu komisioner tidak setuju perkara Sofyan Basir dilimpahkan, satu abstain, dan tiga mendesak agar perkara itu segera dilimpahkan” ujar dia.

“Akibat Sofyan Basir berperkara dengan KPK, Program Listrik Pedesaan Presiden Jokowi menjadi terhenti hingga kini” ujarnya lagi.

Untuk itu, tegas Neta IPW berharap, dengan adanya UU KPK yang baru dan bertugasnya Komisioner yang baru, para penyidik kepolisian di lembaga maupun para hakim di Pengadilan Tipikor bisa bekerja profesional dan independen.

Karena kata dia, sudah banyak korban aksi balas dendam dan kriminalisasi oknum- oknum tertentu yang bermain politik atas nama KPK.

“Komisioner baru KPK maupun Dewan Pengawas KPK harus mampu membersihkan lembaga anti rasuha itu dari manuver politik pihak pihak tertentu. Sehingga dalam melakukan penegakan hukum, KPK bisa memegang prinsip hukum” tegas dia.

Kasus Sofyan Basir ini kata dia harus menjadi pelajaran berharga untuk introspeksi bagi jajaran KPK maupun komisioner yang baru dan Dewan Pengawas agar tidak terulang kembali di kemudian hari.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here