Tantang Masyarakat Desa Koto Aman Kampar, Kapolda Riau Dinilai Arogan Dan Gagal

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, selama 200 hari dinilai gagal dan arogan. Dengan menantang masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau lantaran mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan mereka karena lahan mereka diduga dirampas oleh perusahaan sawit di daerah setempat.
Masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau saat melakukan aksi demonstrasi menuntut PT SBAL kembalikan lahan yang dirampas

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, selama 200 hari dinilai gagal dan arogan. Dengan menantang masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau lantaran mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan mereka karena lahan mereka diduga dirampas oleh perusahaan sawit di daerah setempat.

Sikap menantang tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi dan menutupi kegagalannya dalam penegakan hukum dan menjalan agenda pemerintahan Presiden Ir H. Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menerapakan program reforma agraria.

Dimana sebelumnya pada 11 Maret 2019, ratusan masyarakat Desa Koto Aman meminta pemerintah menuntaskan konflik lahan seluas 1.500 hektar yang dikuasai oleh PT Sekar Bumi Alam Lestari (PT SBAL) di Kampar.

Loading...

“Pernyataan itu menunjukkan Kapolda Riau tidak memahami agenda reforma agraria yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Bukankah Presiden Jokowi hendak menyelesaikan konflik hutan dan tanah melalui skema Reforma Agraria? Wajar bila masyarakat menuntut janji itu,” kata Made Ali, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) kepada bukamata.co Kamis malam (14/3/2019).

“Polda Riau tidak mesti menunggu laporan dari masyarakat. Aksi demonstrasi masyarakat bisa dimaknai sebagai pemberitahuan,” kata Made Ali lagi.

Diterangkan Made, merujuk Peraturan Kapolri (Perkap) No 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana menyebut polisi bisa bikin laporan polisi.

Dan terang Made lagi, laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Jikalahari saja sudah melaporkan korporasi dan cukong yang diduga melakukan pidana kehutanan dan lingkungan hidup, hingga detik ini tidak ada progresnya,” katanya.

Diuraikan Made, bahwa sejak 2016 Jikalahari melaporkan kejahatan korporasi.

Pertama, laporan 33 korporasi bersama KRR dugaan tindak pidana penggunaan kawasan hutan dan lahan secara illegal oleh 33 korporasi perkebunan kelapa sawit.

Kedua, laporan 49 korporasi diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan pada 2014–2016 yang dilaporkan Eyes on the Forest pada 18 November 2016 l. EoF menemukan areal 29 korporasi HTI dan 20 korporasi sawit terbakar pada 2014 – 2016. Temuan EoF, areal korporasi kembali terbakar dan ditanami kembali sawit dan akasia.

“Ketiga, laporan masyarakat Desa Sotol bersama Jikalahari terhadap dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh PT Mitra Unggul Pusaka (Asian Agri grup, milik Sukanto Tanoto) yang dilaporkan pada 28 Februari 2018. PT MUP melakukan penanaman sawit di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP)” ungkapnya.

Kemudian kata Made lagi, progres lainnya, janji Kapolda Riau ingin menuntaskan karhutla juga tidak terlihat sejak dilantik sebagai Kapolda Riau pada 20 Agustus 2018.

“Selama 200 hari Polda Riau dipimpin Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo tidak menunjukkan progres dalam penegakan hukum terhadap pelaku karhutla terlebih korporasi sehingga kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi sejak Januari 2019” ungkap dia.

Dipaparkan dia menurut data BPBD kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah mencapai 1.686,41 hektar. Karhutla tertinggi terjadi di Bengkalis lebih 900-an hektar, disusul Rokan Hilir 252 hektar, Meranti 187 hektar, Dumai 122 hektar, Meranti 187 hektar, Dumai 122 hektar, siak 68,25 hektar.

“Pantauan Jikalahari dari 20 Agustus 2018 – 10 Maret 2019 menunjukan areal terbakar juga berada di dalam korporasi. Terdapat 223 titik hotspot dengan confidence > 70 persen yang berpotensi menjadi titik api” terangnya.

Dan terangnya lagi, di areal korporasi HTI, hotspot paling banyak di PT Inhil Hutani Pratama (59 titik) PT Sumatera Riang Lestari (52 titik), PT Rimba Rokan Lestari (34 titik), PT Perkasa Baru (27 titik), PT Satria Perkasa Agung (8 titik), PT Rimba Rokan Perkasa (7 titik), PT RAPP (7 titik), PT Triomas FDI (3 titik), PT Arara Abadi (3 titik), sedangkan korporasi sawit PT Langgam Inti Hibrido (2 titik), PT Safari Riau (1 titik) dan PT Sarpindo Graha Sawit Tani (1 titik).

“Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolri Tito Karnavian karena gagal mengimplmentasikan penegakan hukum karhutla terhadap korporasi di Riau hingga karhutla dan polusi asap kembali melanda warga Riau” tegasnya.

Lalu, lanjut Made, Kapolri Tito Karnavian mengganti Kapolda Riau Irjenpol Widodo Eko Prihastopo karena bersikap arogan dan gagal menghentikan karhutla dari sisi penegakan hukum.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson PN

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here