Terkait Kasus Poniman, Komisi III DPR RI Akan Tinjau Ulang Kinerja Penegak Hukum di Pekanbaru

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat memberikan tanggapan dalam Rapat dengar Pendapat (29/1/) konflik tanah yang sering mempertentangkan antara rakyat kecil dengan penegak hukum selalu memunculkan oknum-oknum yang merekayasa kasusnya.

Menurutnya rakyat kecil selalu dikalahkan, karena tak memiliki akses dana dan hukum yang memadai. Konflik tanah ditegaskannya kepada penegak hukum yang menangani harus dicermati dan tak boleh mengorbankan rakyat kecil.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan usai menerima pengaduan masyarakat di ruang rapat Komisi DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Loading...

Baca Juga Penetapan TSK Poniman Divonis Bebas Hakim, Tapi Polisi Jemput Tangkap Dipintu Rutan

Pernyataan Arteria ini merespon pengaduan masyarakat di Pekanbaru, Riau dimana tanahnya dirampas perusahaan swasta dengan membawa-bawa nama pejabat tinggi negara. Kasus yang sama juga disampaikan oleh warga Tanah Kusir, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan yang rumahnya minta dikosongkan oleh aparat TNI.

“Kasus tanah di Pekanbaru merupakan potret buram penegakan hukum di sektor pertanahan. Berulang kali saya sampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua MA untuk mencermati betul perkara hukum tanah. Tidak boleh sertifikat dianggap alat bukti yang sah begitu saja. Apalagi, sertifikat itu dipertentangkan dengan kepentingan masyarakat banyak,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Penegak hukum yang menangani sengketa tanah yang melibatkan masyarakat banyak dipaparkan Arteria hendaknya tidak hanya terpaku pada sertifikat sebagai alat bukti. Sejarah terbitnya sertifikat itu harus dicemati dan diteliti dulu. Jangan karena tak memiliki sertifikat, rakyat kecil dikriminalisasi, sementara pejabat kantor pertanahannya tidak diproses hukum.

Arteria pun mengusulkan agar Komisi III meninjau kasus tanah di Pekanbaru ini yang mencapai luas 400 hektare. Warga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi desakan dan ancaman terus menimpa warga setempat untuk segera mengosongkannya.

“Kasus tanah di Tanah Kusir juga minta Panglima TNI mau menunggu proses hukum yang tidak lama lagi. Ini harus dihargai. Tundalah eksekusi, karena yang dieksekusi adalah keluarga prajurit yang nama orangtuanya ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saya harapkan juga Polri hadir menjadi polisi pejuang. Kapolri selalu menyerukan adanya restoratif justice yang mensyaratkan mencari kebenaran sejati atas sebuah kasus. Carilah akar masalahnya, ” ujar politisi dari Dapil Jatim VI ini.

“Rakyat kecil pemilik tanah harus diberi ruang yang sama untuk membuktikan kepemilikan dan mendalilkan kebenarannya. Bila dalilnya benar menurut hukum, bahkan menjadi temuan hukum, maka Polri harus hati-hati menyikapi” tukasnya.

Reporter Yudhi
Editor Rikmal Hadi

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here