Front Rakyat : Tak Becus Kelola Duit Rakyat, Bubarkan BPJS Kembali ke Jamkesda

Aksi Front Rakyat di Jakarta, Kamis 19 September 2019, mendesak pemerintah membubarkan BPJS Kesehatan
Aksi Front Rakyat di Jakarta, Kamis 19 September 2019, mendesak pemerintah membubarkan BPJS Kesehatan

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak agar membubarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, lantaran tak becus mengelola uang milik rakyat. Setiap tahun mengalami defisit namun tak sebanding dengan pelayanan yang diterima rakyat.

Hal itu disampaikan oleh gabungan organisasi, terdiri dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasinal Demokrasi (LMND), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Tani Nasional (STN) dan API Kartini.

Mereka meminta agar pemerintah mengembalikan Sistem Jaminan Kesehatan (Jamkes) pada Program Jamkesmas dan Jamkesda yang dikelola langsung oleh negara.

Loading...

“Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ungkap Wahida Baharuddin Upa, Ketua Umum SRMI dalam keterangan pers yang diterima bukamata.co, Kamis 19 September 2019.

Dan kata dia lagi, berangkat dari UUD 1945 tersebut, maka sudah wajib setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

Selain itu kata dia, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dan kata dia lagi, BPJS sebagai badan penyelenggara yang ditunjuk oleh negara, tentu saja wajib bertanggung jawab dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

“Peningkatan bukan hanya pada kuantitas kepesertaan namun juga peningkatan kualitas layanan, menjamin kemudahan akses, dan terjangkau dalam biaya.” paparnya

Ida, panggilan akrabnya menyatakan bahwa, sebagai badan hukum nirlaba, maka BPJS lembaga non profit, suatu lembaga yang dibentuk negara sebagai penyelenggara Jaminan Sosial di bidang kesehatan.

Namun kata dia, anehnya pada sisi lain BPJS justru diberi kewenangan untuk menggunakan dana iuran kesehatan untuk pengembangan usaha.

“Penyelenggara layanan kesehatan seharusnya tidak diberi kewenangan untuk menggunakan dana iuran kesehatan untuk pengembangan usaha, karena beresiko di kemudian hari” tegas dia.

Padahal lanjut dia, BPJS mengalami masalah defisit setiap tahunnya. Dan papar dia, defisit yang dialami BPJS tidak tanggung-tanggung sampai akhir agustus 2019 mencapai 14 Triliun.

Bahkan menurutnya, diprediksi akan defisit hingga 32,84 T. “Inilah alasan utama pemerintah sepakat menaikkan iuran BPJS bagi PBI maupun peserta Mandiri. Defisit ini tidak terjadi sekali tetapi berkali-kali sejak 2014” ungkapnya.

Menurut Ida, ada beberapa hal yang harus diungkapkan ke publik terkait pengelolaan BPJS Kesehatan ini.

Karena tegas dia defisit yang terjadi belum tentu karena banyaknya tunggakan para peserta layanan BPJS.

Dia mengatakan, bukankah karena peserta mandiri adalah peserta dari golongan masyarakat miskin atau mendekati miskin yang sebelumnya mendapat layanan kesehatan kepersertaan Jamkesda.

“Hingga hampir semua pemda mengurangi jumlah kepesertaan PBI APBD?” tanyanya.

Dan tambah dia, bisa juga karena tunggakan dilakukan oleh pemda yang kebingungan menutupi alokasi anggaran kesehatan yang naik setiap tahunnya.

“Jika benar maka ini sama namanya dengan menjebak diri pada kewajiban yang bablas dan akhirnya ngawur karena diwajibkan bagi semua orang, dengan menggunakan sistem layanan kesehatan yang tersentralisir tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing daerah” papar dia.

Menurut Ida, langkah pemerintah untuk menaikan iuran BPJS baik PBI maupun peserta mandiri bukanlah jalan keluar dari defisit yang terus terjadi.

Tetapi kata dia, malah membuat masalah baru. “Beban tambahan bagi APBN dan APBD dan tentu saja akan menjadi beban juga bagi rakyat,” ujarnya.

“Iuran sejumlah Rp.40.000, 60.000, dan 80.000 rupiah saja tidak mampu dibayar apalagi jika naik? di tengah situasi daya beli rakyat yang turun” ungkapnya.

Selain itu juga, mereka mengkritik, soal adanya rencana pemerintah yang akan menjadikan RT, RW sebagai tukang tagih bagi penunggak, hal tersebut kata dia malah akan menciptakan konflik ditengah masyarakat.

Ida mengungkapkan bahwa, setiap defisit, BPJS selalu mengurangi jenis layanan perawatan.

“Sementara upaya perbaikan layanan masih jauh tertinggal jika dibandingkan negara-negara lain, seperti Kuba, Venezuela dan lain-lain” terangnya.

Dikatakan Ida, bahwa saat program Jamkesmas dan Jamkesda masalah seperti ini tidak pernah terjadi, layanan tetap bisa dilakukan, rumah sakit tidak pernah berteriak tidak dibayar. Bahkan terdapat anggaran sisa dari alokasi APBN dan APBD.

Untuk itu, tegas dia, sudah seharusnya pemerintah melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh terhadap BPJS sebagai penyelenggara.

Audit itu papar dia, mulai dari tingkat fasilitas, tingkat pertama hingga rujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas iuran yang dihimpun dari masyarakat, maupun dari APBN dan APBD bagi PBI.

“Jika kemudian ditemukan penyelewengan maka sudah sepantasnya BPJS dibubarkan dan mengganti layanan kesehatan dengan program Jamkesmas dan Jamkesda, yang jauh lebih efektif dalam penyelenggaraan dan efisien dalam penggunaan anggaran” katanya.

Selain itu mereka mendesak agar fungsi PT. Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen dikembalikan pada fungsinya semula.

Sedangkan bagi peserta mandiri, yang telah terlanjur melakukan pembayaran iuran maka menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya untuk mengatur.

“Oleh karena itu kami yang tergabung dalam front ini, menyatakan sikap untuk dilakukan evaluasi Sistem dan Audit Pengelolaan Keuangan BPJS. Bubarkan PBJS. Kembalikan Sistem Jaminan Kesehatan pada Program Jamkesmas dan Jamkesda yang dikelola langsung oleh negara” tutup Ida.

Laporan Wilson
Editor Ady Kuswanto

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here