Minta Duit Dari Perokok, BPJS Kesehatan Memalukan

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Polemik pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mendapat sorotan. Sejatinya harus menjadi solusi bagi rakyat justru menjadi masalah baru yang tak kunjung bisa menyembuhkan
Ilustrasi perokok (fotosindonews.com)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Polemik pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mendapat sorotan. Sejatinya harus menjadi solusi bagi rakyat justru menjadi masalah baru yang tak kunjung bisa menyembuhkan “sakitnya” sendiri dalam mengelola keuangan yang disalurkan oleh negara. Informasi terbaru BPJS Kesehatan mendapat dana talangan dari Cukai Rokok untuk menalangi defisit.

Menurut Dr Enotheza: dr.Reno Yonora, Bendahara Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) adanya dana talangan diambil dari cukai rokok untuk BPJS Kesehatan adalah hal yang memalukan. Pasalnya kata dr. Eno begitu ia akrab dipanggil ia selaku orang kesehatan malu dan bertolak belakang atas kebijakan tersebut, karena menurutnya lagi asumsinya bahwa merokok itu bagus.

“Dengan demikian kalau saya sebagai orang kesehatan mendengar rumor itu saya malu, wajar kalau di luar sana muncul rumor, ‘tuh kan, malah dapat bantuan dari yang merokok kan ? berarti merokok bagus kan ?!” kritik dr Eno kepada bukamata.co Kamis (22/11/2018).

Loading...

Dikatakan dr. Eno, jika memang programnya berjalan dengan baik, BPJS sebenarnya tidak perlu mengalami defisit berkepanjangan, dan lanjutnya tidak perlu mencari dana talangan.

“Buatlah program jaminan pelayanan kesehatan yang lebih cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan negara kita Indonesia” ujarnya.

Diuraikan dr Eno, bahwa program dibuat BPJS Kesehatan tidak disesuaikan antara kebutuhan pelayanan dan kemampunan dana pembiayaan

“Program belum siap, tapi dipaksakan berjalan secara luas di seluruh Indonesia. BPJS hanya menulis harga tarif tapi tidak merincikan apa-apa saja sebenarnya yang ditanggung rincian ini malah diserahkan kebijakannya kepada masing-masing Faskes (Fasilitas Kesehatan.red) seperti Rumah Sakit, klinik dan lainnya” urainya.

Kemudian lanjutnya lagi, selain perencanaan yang kurang matang dari segi program dan pembiayaan, pelaksanaan di lapangan pun yang cenderung tidak bisa terlaksana dengan lancar, karena petugas tidak standby dilapangan, padahal katanya sosialisasi yang tepat harus pihak BPjS sendiri yang melakukan.

“BPJS juga tidak menyiapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang baik, sehingga sejak awal berjalan sampai sekarang sebenarnya sudah banyak dugaan fraud yang terjadi di berbagai pihak mulai dari masyarakat, pelaksana sampai ke BPJS sendiri” tegasnya.

“Akhirnya malah timbul saling curiga dan saling menyalahkan. Padahal evaluasi tidak hanya untuk Nakes atau Faskes saja, tapi fraud harus dilakukan ke semua pihak masyarakat, Nakes, Faskes, juga pihak itu BPJS sendiri” terangnya.

Hal itulah menurut dr Eno, permasalahan utama yang membuat kekisruhan sejak kehadiran BPJS.

“5 tahun defisit berkepanjangan dan kurva defisitnya naik, ini berarti programnya yang harus dievaluasi, harus berbesar hati untuk bersedia diperbaiki” tegas dr Eno.

“Kalau kurva defisit seperti itu, mau disuruh berapa cukai rokok menalangi?” tegasnya.

BPJS Kesehatan kata dr Eno tidak peka, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer sehari hari mereka.

“Belum lagi banyak bencana sana sini, kok kita malah terus terusan mencarikam dana talangan untuk program yang trend nya membuat defisit seperti ini” ujarnya.

Dikatakan dr Eno, uang triliunan rupiah itu seharusnya bisa di alokasikan untuk memberi kesejahteraan lainnya yang jelas lebih dibutuhkan.

“Karena kalau programnya berjalan dengan baik, kita tidak perlu mengalami defisit berkepanjangan, dan tidak perlu mencari dana talangan”tutup dr Eno.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Bambang S

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here