SRMI Desak Pemerintah Bubarkan BPJS Kesehatan, Kembali ke Jamkesmas dan Jamkesda

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Praktik pelaksanaan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini dinilai bentuk liberalisasi di bidang kesehatan. Pemerintah didesak untuk kembali pada layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Diungkapan oleh Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahidah Baharuddin Upa, bentuk liberalisasi kesehatan itu ada 6 poin, pertama hampir 63 persen rumah sakit milik swasta.

Kemudian 95 persen Indonesia mengimpor bahan baku obat-obatan, ditambah lagi sistem layanan kesehatannya berasuransi.

Loading...

“Tidak ada formulasi nasional tentang penggunaan obat-obatan untuk sistem layanan kesehatan (JKN). Tidak ada regulasi tentang harga untuk obat-obatan (generik, generik bermerk dan paten). Biaya pendidikan untuk tenaga medis, ampun mahalnya” paparnya.

Ditegaskan Ida panggilan akrabnya bahwa kenaikan iuran 100 persen tak menjamin BPJS tidak akan defisit lagi tahun depan.

“Karena sudah pasti orang-orang akan turun kelas, mogok bayar bertambah dan pasti peserta PBI APBD akan dikurangi, mengikuti jejak BPJS APBN yang sudah dikurangi hampir 9 juta peserta” terangnya.

“Dan akan makin puyeng jika sanksi bagi penunggak iuran BPJS diberlakukan” ujar dia.

Menurut Ida, BPJS sudah gagal, dan pemerintah didesak untuk membubarkanya. “Bubarkan!. Kembali ke Jamkesmas dan Jamkesda” tegasnya.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here