Aktifis : “APP Dan APRIL Terlibat Korupsi Pengemplang Pajak

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Organisasi lingkungan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau ((Jikalahari) menyatakan bahwa dua perusahaan pabrik kertas dan Hutan Tanaman Industri (((HTI) di Provinsi Riau terlibat dalam korupsi pengemplang pajak. Untuk ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta untuk membuka ke publik soal pajak kedua perusahaan tersebut.

“KLHK harus membuka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) perusahaan HTI APP ( Asia Pulp and Paper) dan APRIL ( Asia Pacific Resources International Holding Ltd) untuk memastikan penggelapan pajaknya.” Kata Made Ali Koordinator Jikalahari kepada bukamata.co Kamis (28/2/2019).

Karena kata Made hiitungan DPRD Riau perlu jadi perhatian serius oleh KLHK.

Loading...

Dipaparkan Made berdasarkan catatan Jikalahari, APP dan APRIL juga terlibat korupsi, pembakaran hutan dan merampas hutan dan tanah masyarakat.

Sebelumnya diberitakan dua anggota DPRD Riau Asri Auzar dari Komisi IV dan Suhardiman Amby mengungkapkan bahwa perusahaan Hutan Tanaman Industri dan bubur kertas yang beroperasi di Bumi Lancang kuning telah melakukan penggelepan pajak sepanjang tahun 2018.

Asri yang juga ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau ini menegaskan pihak akan tegas jika ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Riau terlibat dalam kongkalikong penggelapan pajak ini. ”Kita akan sikat, didalam hukum kita tidak peduli perusahaan besar atau kecil kita sikat” tegasnya.

Sementara itu, Suhardiman Amby Sekretaris Komisi III memaparkan bahwa Sinar Mas Grup sendiri memiliki kapasitas produksi pabrik sebanyak 12 juta ton/tahun.

Dimana hal ini sesuai Sesuai Peraturan Menteri LHK No.P64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, pungutan PSDH adalah Rp8.400/ton. Jika dikalikan seharusnya PSDH yang dibayarkan mencapai Rp1,8 Triliun.

Baca juga Gelapkan Pajak Negara Rp.500 M, DPRD Riau Akan Sikat PT Sinar Mas Group

“Yang menjadi masalah, saat hearing pihak Sinar Mas Grup mengaku hanya membayar PSDH sebesar Rp84 miliar pada tahun 2018. Sedangkan dari data yang kita peroleh dari Bapenda pembayaran PSDH Sinar Mas Grup hanya sebesar Rp18 miliar. Artinya ada selisih pembayaran sekitar Rp66 miliar. Oke alasan perusahaan selisih tersebut dibayarkan langsung ke daerah penghasil (Kabupaten/Kota) jadi tak terdata (di provinsi). Tapi mengapa perhitungan PSDH yang dibayar hanya Rp 80-an miliar? Seharusnya lebih,” papar Suhardiman.

Menurut Suhardiman, seharusnya PSDH yang dibayar mencapai Rp 1 Triliun lebih. Dia kemudian mengambil angka 50 persen dari perhitungan PSDH yang seharusnya. Dengan acuan, kayu yang diproduksi Sinar Mas Grup setengahnya lagi berasal dari luar Riau. Maka didapatkan angka Rp500 miliar lebih sebagai kewajiban perusahaan.

“Ini kami sebut dengan angka minimum potensi pendapatan. Jika di angka minimum Rp500 Miliar lebih sedangkan yang dibayar cuman Rp84 miliar, kemana sisanya?,” tegasnya.

Dikatakan Suhardiman Amby hasil hearing itu juga, pihaknya meminta pihak terkait agar mengkaji ulang PSDH yang telah dibayarkan Sinar Mas Grup.

Dia juga akan membawa permasalahan tersebut ke Komisi III DPR RI serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut atas hearing yang telah dilaksanakan.

“Jika ini betul-betul terbukti melakukan pengemplangan, sudah waktunya nanti pemerintah mengevaluasi. Karena Pak Jokowi juga sudah tegas mengatakan mana perusahaan yang nakal itu agar dicabut saja izinnya,” tutup Suhardiman Amby.

Pihak APP sempat dihubungi melalui pesan singkat ke nomor +62 8127548xxx Iwan Manajer Humas PT Sinar Mas Grup hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan DPRD Riau ini.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson PN

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here