DPRD Riau : Bukan Hanya Pengemplang Pajak, PT RAPP Juga Tanami di Kawasan Lindung Gambut

BUKAMATA.CO, PEKANBARU - Komisi II DPRD Riau meminta bukan hanya PT Sinar Mas Grup saja yang dipanggil untuk dimintai keterangan soal penggelapan pajak, APRIL Group (Asia Pacific Resources International Limited) dengan anak perusahannya PT Riau Andalan Pulp an Paper ( PT RAPP) juga harus dimintai pertanggungjawabnnya.
Sugianto anggota Komisi II DPRD Riau

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Komisi II DPRD Riau meminta bukan hanya PT Sinar Mas Grup saja yang dipanggil untuk dimintai keterangan soal penggelapan pajak, APRIL Group (Asia Pacific Resources International Limited) dengan anak perusahannya PT Riau Andalan Pulp an Paper ( PT RAPP) juga harus dimintai pertanggungjawabnnya.

“Bukan cuman Sinarmas Group yang diduga mengemplang PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), PT RAPP juga mempunyai kapasitas pabrik yang juga patut diduga menggelapkan pajak PSDH,” ungkap Sugianto anggota Komisi II DPRD Riau ini kepada bukamata.co Jumat (1/3/2019).

Selain itu juga diungkapkan oleh Sugianto selain penggelapan PSDH, PT RAPP masih banyak kesalahan yang harus ditangani DPRD Riau.

Loading...

Dicontohkan Sugianto antaranya adalah kasus gambut yang sempat ribut, menurut dia pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) ternyata cuma gertak sambal.

“Karena setelah diam sekarang perusahaan juga menanam kembali yang dinyatakan kawasan lindung gambut” ujarnya.

Tidak hanya itu, Sugianto juga mengungkapkan bahwa PT RAPP juga menanam di areal Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). (Baca Juga Aktifis : “APP Dan APRIL Terlibat Korupsi Pengemplang Pajak

“Areal yang diduga hutan TNTN atau penyangga di Kecamatan Ukui juga digarap perusahaan bubur kertas RAPP yang luasnya 4000 ha, dan juga areal APL yang ada di Desa Sering dan Kecamatan Pelalawan yang seharusnya ditanam kebun warga bekas PT Langgam Inti Hibrindo (PT LIH) juga ditanami Akasia oleh anak atau mitra RAPP” urai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Jadi tegas Sugianto dirinya meminta kepada Komisi III jangan hanya PT Sinarmas Grup saja yang diaudit PSDH nya, PT RAPP juga harus dilakukan hal yang sama, karena kedua perusahaan ini tegas Sugianto, pembuat masalah di Riau.

“Karena di kasus monitoring RAPP juga perusahaan yang diduga tidak beres membayar PSDH” tutup Sugianto. (Baca Juga Gelapkan Pajak Negara Rp.500 M, DPRD Riau Akan Sikat PT Sinar Mas Group)

Corporate Communications Head PT RAPP Djarot Handoko saat dihubungi melalui pesan singkat ke nomor teleponnya 08119913xxx Jumat sore (1/3) belum memberikan keterangan resminya. Hingga kini bukamata.co masih mencoba untuk menunggu konfirmasi resmi pihak PT RAPP.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson PN

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here