KPK Dinilai “Ogah-ogahan” Melawan Korupsi SDA

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Korupsi pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pemerintahan Kota Bandung tahun 2012-2013 berbuntut kasus hukum. Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka korupsi.
Ilustrasi petugas KPK

BUKAMATA.CO, PEKANBARU —Tuntutan 2,5 tahun Jaksa KPK terhadap petinggi Sinarmas Grup dengan terdakwa Edy Saputra Suradja, Willy Agung Adipradhana dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy membuktikan lembaga pemberantas korupsi tersebut tidak berani melawan kejahatan korporasi korupsi sumberdaya alam.

Untuk diketahui, ketiga terdakwa masing-masing Edy Saputra Suradja menjabat Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk dan Direktur/Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP).

Kemudian Willy Agung Adipradhana, menjabat Direktur Operasional Sinar Mas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas/Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara.

Loading...

Dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy sebagai Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara

“KPK mestinya menuntut maksimal. Namun, mengapa tuntutannya hanya 2,5 tahun, seolah-olah KPK hendak bertindak adil pada terdakwa. Siapa yang mengusulkan tuntutan 2,5 tahun? tentu saja komisioner KPK!” kata Made Ali Koordinator Jikalahari kepada bukamata.co Jumat (01/03/2019).

“Komisioner KPK kelihatan malu-malu, segan dan tidak serius menuntut maksimal pada petinggi korporasi. Padahal Komisioner KPK getol kampanye melawan kejahatan korporasi,” tambah Made.

Diuraikan Made Ali, pada 27 Februari 2019 JPU KPK menuntut para terdakwa di PN Tipikor Jakarta. Para terdakwa terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Pasal ini menyebut pidana penjara paling singkat satu tahun, maksimal lima tahun, pidana denda paling sedikit Rp 50 juta, maksimal Rp 250 juta.

Dan tambah Made lagi, dalam dakwaan No: 04/TUT.01.04/24/01/2019 dengan terdakwa Edy Saputra Suradja dan dakwaan No: 03/TUT.01.04/24/01/2019 dengan terdakwa I Willy Agung Adipradhana dan terdakwa II Teguh Dudy Syamsuri Zaldy.

Ketiganya ini terang Made, terlibat menyuap komisi B DPRD Provinsi Kalteng supaya Borak Milton, Punding Ladewiq H. Bangkan, Edy Rosada, Arisavanah dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah lainnya tidak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

“Tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU), tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan belum ada plasma yang dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP). Para terdakwa menyuap senilai Rp 240 juta kepada Borak Milton” ungkap dia.

Dan lanjut Made, angka itu sesuai permintaan Borak Milton untuk 12 anggota komisi D DPRD Kalteng, masing-masing Rp 20 juta.

Selain itu lanjut Made, para terdakwa juga meminta Borak Milton untuk meluruskan pemberitaan tentang-temuan anggota laporan anggota DPRD yang berasal dari Dapil II yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Seruyan serta adanya pemberitaan di media massa mengenai 7 (tujuh) perusahaan sawit yang diduga melakukan pencemaran di Danau Sembuluh Kabupaten.

“Tidak maksimalnya tuntutan JPU KPK terhadap para terdakwa, menunjukkan KPK tidak peka terhadap rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan ekologis Kalteng yang kehadiran Sinarmas Grup telah merusak lingkungan hidup dan merampas lahan masyarakat” tegas Made.

“Jika tuntutan KPK terhadap para terdakwa maksimal, tentu saja ini semangat baru bagi masyarakat Riau yang juga hutan tanah dan ruang hidupnya dirampas dan dirusak oleh Sinarmas Grup dan korporasi sawit lainnya,” kata Made Ali.

Made menilai bahwa KPK periode 2015-2019 kelihatan malu-malu, segan dan tidak berani melawan kejahatan korporasi, terlihat dalam kasus korupsi alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dalam usulan Ranperda RTRWP Riau 2014-2034.

“KPK hingga detik ini belum menetapkan Direktur Utama dan Korporasi Darmex Agro Grup, padahal dalam putusan terpidana Gulat Manurung dan Annas Mamun, terbukti Darmex Agro menyuap Anas Mamun melalui Gulat Manurung,” kata Made Ali.

Diungkapkan Made, pada 2014, Annas Maamun menerima uang dalam bentuk Dollar Singapura setara Rp 3 Miliar dari PT Duta Palma melalui Suheri Tirta, Humas PT Duta Palma. Surya Darmadi, Komisaris PT Duta Palma menjanjikan uang Rp 8 Miliar kepada Gubernur Riau jika berhasil mendorong Menteri Kehutanan menyetujui usulan revisi RTRW Riau dimana lahan PT Duta Palma seluas 18.000 hektar dimasukkan ke
dalam usulan revisi tersebut.

Jejak KPK melawan kejahatan korporasi sawit yang melibatkan petinggi korporasi sudah dimulai pada 2007 dengan menetapkan Martias alias Pung Kian Hwa (pemilik Surya Dumai Grup—kini First Resources.

Martias divonis Mahkamah Agung pidana penjara 1,6 tahun, denda Rp 500 juta, pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 346 Milyar karena merugikan keuangan negara bersama Suwarna Abdul Fatah atas penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu dari areal 11 korporasi sawit di Kalimantan Timur.

“KPK periode 2015-2019 perlu mengevaluasi praktek OTT. KPK perlu kembali mencontoh komisioner sebelumnya, yang membongkar kasus lalu merekonstruksinya menjadi dakwaan yang berhasil mengembalikan keuangan negara dengan jumlah milyaran, dibanding OTT Kalteng yang “terpenjara” oleh dakwaan,” kata Made Ali.

Jikalahari mendesak KPK agar perkara ini tidak hanya sampai pada para terdakwa. “Menelusuri hingga sampai pada komisaris dan ownernya. Jangan-jangan para terdakwa melakukan suap atas persetujuan pemilik Sinarmas Grup” tutup Made.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson PN

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here