KPK Periode Ini Hanya Berani Sama Kelas Bawah Dan Terlibat Politik Praktis

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa 15 anggota DPRD Sumatera Utara telah mengembalikan uang suap yang mereka terima terkait pembahasan anggaran ke lembaga anti rasuah tersebut.
Ilustrasi Gedung KPK

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode ini tidak memberikan prestasi yang gemilang. Pasalnya lembaga anti rasuah tersebut hanya berani bermain-main di lingkaran bawah dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai pencitraan pemberantasan korupsi.

Sementara dalam kasus besar yang melibatkan RJ Lino, Emirsyah Sattar Mantan Dirut Garuda dan Syamsul Nursalim serta Itji Nursalim yang sudah menjadi tersangka, tak tuntas.

Hal itu disampaikan Neta untuk merespon soal banyak peserta yang mendaftar untuk memimpin lembaga pemberantasan korupsi yang kebal hukum tersebut.

Loading...

“Panitia Seleksi Capim KPK harus bekerja keras mampu melahirkan pimpinan atau komisioner KPK yang mampu mengkonsolidasikan dan menjadikan lembaga anti rasuah itu tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi serta mampu membongkar kasus kasus korupsi besar dan bukan kasus korupsi ecek-ecek dengan pencitraan yang besar” tegas Neta kepada bukamata.co. 6 Juli 2019.

Dikatakan Neta, Ind Police Watch (IPW) memberi catatan ini mengingat banyaknya anggota Polri dan jaksa yang ikut dalam seleksi Capim KPK serta banyaknya pihak-pihak yang memprotes keikutsertaan polisi dan jaksa itu.

“Dalam segala hal kita harus merujuk pada UU atau ketentuan yang ada agar tidak salah kaprah. Jika tidak ada UU yang melarang calon dari Polri maupun jaksa dan karyawan KPK untuk ikut seleksi Capim KPK tentunya siapapun tidak berhak untuk melarang” kata Neta.

Dikatakan Neta, jika ada pihak-pihak yang melarang justru pihak tersebut dinilai ngawur dan tidak paham dengan UU atau kata dia lagi, ada ketakutan tersendiri atas keberadaan yang akan terpilih nantinya.

Menurut Neta, dia menyarankan agar sebaiknya semua dibiarkan ikut seleksi. Namun kata dia jika memang jika polisi dan jaksa ikutan dan terpilih menjadi pimpinan KPK hal itu akan menjadi tanda tanya.

“Buat apa ada KPK, kenapa tidak Tipikor Polri dan kejaksaan saja yang diperkuat. Bubarkan saja KPK yang ujung-ujungnya hanya sebuah kesia-siaan dan ekonomi biaya tinggi, dengan hasil kinerja yang belum tentu maksimal” kata dia.

Tapi lanjut dia lagi, karena tidak ada UU yang melarang maka tidak dapat dihindari lagi dua lembaga tersebut ikut seleksi. “Sampai DPR atau pemerintah membuat UU yang baru” ujarnya.

IPW tegas Neta, berharap banyak dari Pansel karena mereka yang harus bekerja keras untuk melakukan seleksi terhadap para Capim KPK.

“Ditangan Pansel lah sesungguhnya masa depan KPK berada. Di tangan pansel lah nasib pemberantasan korupsi di negeri ini akan seperti apa ke depannya” kata dia.

Untuk itu lanjut Neta, IPW berharap pansel membuat kesepakatan bahwa petahana pimpinan KPK yang ikut lagi dalam seleksi sebaiknya dicoret atau tidak diloloskan untuk periode kedua.

Neta memberikan dua alasan kenapa mencoret nama-nama tersebut, pertama kata dia belum pernah ada sejarahnya pimpinan KPK menjabat dua periode.

Kedua lanjut dia lagi, dalam periode sebelumnya pimpinan KPK bisa dianggap gagal karena terjadi perseteruan atau konflik yang tajam di jajaran penyidiknya.

“Selain itu pimpinan KPK tersebut membiarkan terjadinya politisasi KPK sehingga menjelang pilpres 2019 hanya elit partai pendukung 01 saja yang diciduk dalam OTT. Selain itu juga jajaran pimpinan KPK tersebut tidak berani menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan RJ Lino, Emirsyah Sattar mantan Dirut Garuda dan Syamsul Nursalim serta itji Nursalim yang sudah menjadi tersangka” papar Neta.

KPK periode ini tegas Neta, hanya berani bermain-main di lingkaran bawah dengan OTT sebagai pencitraan pemberantasan korupsi.

Dikatakan Neta, jika pimpinan KPK saat ini sudah gagal kenapa harus dua periode, sebaiknya mereka dicoret dan tidak diloloskan.

Ke depan, Neta berharap Pansel harus mampu melahirkan komisioner dengan tiga target. Pertama, komisioner KPK yang mampu memberantas korupsi besar tanpa pencitraan. Kedua, komisioner KPK yang malu memberantas korupsi ecek-ecek dengan pencitraan OTT seolah-olah besar.

“Ketiga, komisioner KPK yang mampu membersihkan institusi KPK dari kriminal atau pelanggar hukum yang kebal hukum dan tidak patuh proses hukum” tutup Neta.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson PN

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here