Jokowi Beri Grasi, 2 Petani yang Divonis 8 Tahun Penjara Akhirnya Bebas

Noor Aziz dan Rusmin setelah keluar dari Lembaga Permasyarakatan Kendal

BUKAMATA.CO, JAWA TENGAH – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan permintaan grasi Noor Aziz dan Rusmin, dua petani Surokonto Wetan yang divonis bersalah karena “bersama-sama menggunakan kawasan hutan secara tidak sah” yang diatur dalam pasal 94 (1) huruf a Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Putusan Kasasi Mahkamah Agung kemudian memberikan Pidana penjara masing-masing 8 tahun dan denda masing-masing 10 miliar, tertanggal sejak 31 Maret 2017 dua petani tersebut telah di tahan di lembaga pemasyarakatan Kendal.

Berdasarkan keterangan yang diterima bukamata.co dari Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW) bersama LBH Semarang, Kamis (17/5/2019), putusan kepada kedua petani tersebut adalah bentuk kriminalisasi.

Loading...

Sebab, Noor Aziz dan Rusmin bersama 400 petani penggarap lainnya telah menggarap lahan terlantar HGU PT Sumurpitu seluas kurang lebih 127 Hektar sejak tahun 1970. Lahan tersebut kemudian dijual secara tiba-tiba PT Sumurpitu ke PT Semen Indonesia dan pada tahun 2014 dijadikan lahan tukar guling antara PT Semen Indonesia dengan Perhutani yang kemudian lahan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Melihat putusan Kasasi Mahkamah Agung yang sangat berat, Noor Aziz dan Rusmin menggunakan haknya untuk mengajukan Grasi ke Presiden Republik Indonesia yang telah diajukan pada 21 Juni 2018.

Permintaan grasi tersebut kemudian dikabulkan oleh Presiden Jokowi sehingga kedua petani tersebut akhirnya dapat dibebaskan.

“Grasi untuk petani surokonto wetan, Kyai Nur Aziz dan Mbah Rusmin memang sudah sepantasnya untuk didapatkan mengingat kedua petani tersebut adalah korban kriminalisasi dari carut marutnya konflik agraria yg tak kunjung terselesaikan,” kata Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin.

Zainal menilai kasus ini juga seharusnya menjadi pengingat kepada pemerintah dan DPR untuk segera mencabut UU P3H.

“Banyak sekali pasal-pasal pemidanaan yg sangat berpotensi mengkriminalkan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Zainal, LBH Semarang mendesak agar KLHK segera melakukan peninjauan kembali terhadap tukar guling kawasan hutan yg diperuntukkan sebagai pabrik semen di Rembang, mengingat yang digunakan sebagai lahan pengganti adalah wilayah kelola masyarakat sejak tahun 1970.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here