Berangkat Dari Kasus Baiq Nuril, DPR RI Kebut Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lebih intensif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aktifitas ilegal di dunia maya.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto Arsip)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Maraknya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan akhir-akhir ini. Mengharuskan DPR RI segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dan kejadian terbaru adalah kasus yang menimpa seorang guru perempuan bernama Baiq Nuril, eks tenaga honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat yang menjadi korbannya.

“Melaporkan tindakan kekerasan seksual yang diterimanya, beliau justru malah dikriminalisasi dengan vonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal, saksi UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam persidangan sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan Ibu Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE” ungkap Ketua DPR RI kepada bukamata.co Senin (19/11/2018).

Loading...

Menurut Bamsoet, dalam menjatuhkan vonis, hakim seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan.

“Apa yang terjadi terhadap Ibu Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya, karena ini bukan hanya menyangkut pribadi beliau, melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat, dan martabat kaum perempuan pada umumnya” tegas Bamsoet.

Dikatakan Bamsoet, usai masa reses berakhir dan dewan kembali bersidang pada 21 November 2017, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Hal ini kata Bamsoet, setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panitia Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal.

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, namun juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Terutama juga memfokuskan kepada tindakan pencegahan (preventif)” terang Bamsoet.

Dikatakanya, berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut, antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, dan para pakar hukum pidana.

“Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan” ujarnya.

Menurut Bamsoet, jika ada anggapan DPR RI tidak serius menyelesaikan RUU ini karena sebagian besar anggota dewan adalah pria, ini salah besar.

“Kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual” ujarnya.

Disahkannya RUU tersebut katanya lagi, akan menjadi salah satu jalan keluar agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum. Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadilan.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson PN

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here