Dikritik Formappi, Kata Bamsoet Itu Vitamin

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar seluruh instansi pusat dan daerah untuk segera mengirimkan formasi jabatan yang akan diisi oleh CPNS kepada BKN, agar pelaksanaan perekrutan CPNS dapat dilaksanakan secara serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) mengkritik kinerja lembaga legislatif karena dinilai tidak produktif dalam fungsi legislasi.

Pasalnya target kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) di tahun 2018 tak mencapai target.

Menanggapi kritikan tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) Jumat malam (23/11/2018) melalui rilis pers yang diterima bukamata.co, menyatakan dirinya tidak terkejut dengan kritik tersebut.

Loading...

Kata Bamsoet ia menghargai upaya dan kerja keras Formappi yang ingin mendorong DPR menjadi baik.

“Bagi saya kritik Formappi merupakan bentuk rasa cinta rakyat kepada DPR RI agar bisa terus memperbaiki kinerjanya” terang Bamsoet.

Ia berharap, kritik Formappi itu juga bisa didengarkan oleh pihak pemerintah. Sehingga katanya lagi, harapan Formappi dan masyarakat agar DPR lebih cepat menyelesaikan RUU bisa tercapai.

“Mengapa? Karena sesuai dengan ketentuan yang ada, pembuatan UU di DPR harus bersama-sama dengan pemerintah. DPR tidak bisa sendirian apalagi bertindak suka-suka. Intinya, kalau kita mau jujur pembahasan sebuah RUU tidak hanya tanggung jawab DPR RI saja. Melainkan juga menjadi tanggungjawab bersama dengan pemerintah.” paparnya.

Artinya, lanjutnya lagi, Kita bisa lebih jauh lagi meneliti apa penyebab pembahasan sebuah RUU tertunda. Apakah karena disebabkan kelambatan di pihak DPR RI atau di pemerintah yang sering kali tidak hadir dalam rapat kerja dengan komisi terkait?.

Dicontohkan Bamsoet, pada pembahasan RUU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah terang Bamsoet, sampai saat ini belum mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga DPR RI belum bisa memulai pembahasannya.

“Atau kendala lainnya seperti yang pernah terjadi pada pembahasan RUU Karantina Kesehatan. Karena adanya pergantian Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah, Dirjen yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari substansi RUU” terangnya.

Kemudian katanya lagi, setelah terus menerus diberikan peringatan oleh DPR RI, bahkan dirinya sampai menelepon Menteri Kesehatan, akhirnya rapat pembahasan bisa kembali dilanjutkan dan RUU tersebut bisa disahkan pada Juli 2018 kemarin.

Itu, katanya lagi, hanya sebagian contoh tentang bagaimana kendala yang dihadapi oleh DPR RI dalam membahas sebuah RUU. Karena itu lanjutnya awalnya dalam UU MD3, ada ketentuan pemanggilan atau menghadirkan secara paksa terhadap pihak-pihak yang diperlukan keterangannya oleh DPR RI.

“Dengan demikian kita harapkan kementerian yang mewakili pemerintah tidak terus menerus menghindar dalam membahas sebuah RUU. Sayangnya pasal pemanggilan tersebut dibatalkan oleh MK” ujarnya.

Selanjutnya Bamsoet juga mencontohkan hal lain, soal RUU tentang Pengaturan Peredaran Minuman berakhohol dan RUU Tembakau yang sudah melewati 10 kali masa persidangan belum juga tuntas.

Hal itu juga katanya antara lain karena minimnya kehadiran dari pihak pemerintah. Ia menyebutkan semua ada catatannya di kesekjenan DPR RI.

Selain itu juga Bamsoet beralasan bahwa terkait penilaian Formappi bahwa DPR RI kini menjadi lembaga birokratis, tidak sepenuhnya tepat.

“Kehadiran aplikasi DPR NOW yang bisa di download oleh setiap orang di smartphonenya, justru membuat DPR RI menjadi lembaga yang terbuka” katanya.

DPR saat ini katanya justru seperti memasang CCTV raksasa agar rakyat bisa memantau dan mengakses setiap kegiatan kedewanan dari mulai Komisi I hingga Komisi XI plus alat kelengkapan dewan lainnya. Rakyat juga bisa langsung menuliskan kritik, saran, maupun apresiasi dan aspirasinya melalui aplikasi DPR NOW.

“Kita tengah berupaya agar berbagai hambatan yang terjadi dalam proses meningkatkan kinerja kedewanan bisa selalu diselesaikan secara tepat dan cepat. Baik itu melalui pertemuan formal maupun informal antara wakil pemerintah dan komisi terkait” terangnya.

Misal sebut Bamsoet yang terjadi dalam pembahasan RUU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang sudah terlalu lama tidak menemui titik temu. Hanya dalam waktu sekitar dua minggu, DPR RI bisa mencari titik temu dengan pemerintah maupun Kepolisian dan TNI.

Setiap pekan di hari Selasa atau hari lain yang ditentukan, terangnya Pimpinan DPR selalu bertemu pimpinan Fraksi maupun pimpinan Komisi serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk membahas berbagai hambatan dan masalah yang ada disetiap komisi dan AKD secara informal.

Menurut Bamsoet, DPR juga semakin terbuka dan siapapun bisa datang ke DPR RI kapanpun mereka mau, tanpa ada yang menghalangi. Anggota dewan juga bisa ditemui dengan mudah tanpa adanya keprotokoleran yang kaku dan ketat seperti yang terjadi di negara-negara lain.

“Walau masa tugas periode kami kurang dari satu tahun lagi, namun percayalah kami tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Harapan saya kepada Formappi, jangan pernah lelah untuk terus kritik kami. Karena kritik bagi kami adalah vitamin” tutupnya.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Wilson PN

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here