DPD RI : Mahkamah Konstitusi Langgar Konstitusi

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Wakil Ketua DPD, Nono Sampono menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal polemik pencalonan anggota DPD dari unsur partai politik (parpol) bukan diberlakukan pada pemilu 2024 nanti. Hal ini terungkap saat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin, melakukan rapat konsultasi terkait putusan MK Nomor 30/XVII/2018 tentang larangan pengurus partai politik mendaftar sebagai calon anggota DPD.
Wakil Ketua DPD, Nono Sampono (sumber photo internet)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Polemik soal syarat calon anggota DPD RI terus bergulir. Kali ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai Mahkamah Konstitusi telah melanggar konstitusi terkait syarat calon anggota DPD RI, antara lain Pasal 28I UUD 1945.

Sebagaimana rilis pers yang diterima bukamata.co, Jumat (21/9/2018) disebutkan bahwa dalam Pasal 28I ayat (1) menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

“Sehubungan dengan itu, DPD RI prihatin terhadap ketidakpastian hukum yang terjadi akibat pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi,” tegas Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Jakarta, Kamis (20/9) malam.

Loading...

Dikatakan Nono Sampono, DPD RI menyatakan tidak percaya dengan kesungguhan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga tegaknya pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasalnya, putusan MK terkait latar belakang calon DPD dianggap telah melanggar Pasal 28I UUD 1945.

“Perintah MK kepada KPU untuk melaksanakan Putusan MK No. 30/ PUU – XVI/ 2018 merupakan Putusan Ultra Petita dan melanggar pasal 28I UUD 1945, yakni tidak boleh ada hukum yang berlaku surut,” tegas Nono Sampono.

Kemudian, Nono menyatakan DPD RI akan melakukan tindakan hukum untuk menghentikan pelanggaran/pelecehan konstitusi, antara lain melaporkan oknum Hakim Konstitusi ke dewan etik MK dan atau tindakan hukum lainnya sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Nono Sampono juga menyatakan DPD RI akan menggunakan hak politik untuk mengusulkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK memerintahkan KPU melarang funsionaris partai menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu 2019.

Yusril menilai pertimbangan MK memerintahkan KPU untuk melakukan suatu tindakan tertentu telah melampaui kewenangan.

“Pertimbangan seperti itu (MK memerintahkan KPU menolak calon anggota DPD berlatar belakang fungsionaris partai) tidak perlu dipatuhi oleh KPU,” ujar Yusril.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Bambang S

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here