Fahri Hamzah Nilai Jokowi Tidak Fair

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Fahri Hamzah politisi PKS menilai Presiden RI Ir H. Joko Widodo (Jokowi) yang kembali maju mencalonkan diri pada Pilpres 2019 dengan nomor urut 01 dinilai tidak fair dan harus memakai etika dalam situasi kampanye saat ini. Fahri minta agar Presiden Jokowi cuti dari jabatannya dan mengurangi mengkonsolidasi birokrasi dan aparat negara, baik sipil maupun militer.
Fahri Hamzah politisi PKS

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Fahri Hamzah politisi PKS menilai Presiden RI Ir H. Joko Widodo (Jokowi) yang kembali maju mencalonkan diri pada Pilpres 2019 dengan nomor urut 01 dinilai tidak fair dan harus memakai etika dalam situasi kampanye saat ini. Fahri minta agar Presiden Jokowi cuti dari jabatannya dan mengurangi mengkonsolidasi birokrasi dan aparat negara, baik sipil maupun militer.

Dengan tidak cutinya Jokowi dari jabatannya Fahri mengkhawatirkan nanti ada perasaan orang nggak fair, ada perasaan orang curang ini.

“Menggunakan kewenangan dan kekuasaan negara, serta uang negara dalam masa kampanye untuk menkonsolidasi aparat sipil negara dan militer, itu nggak bagus,” kata Fahri kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Loading...

Fahri mencontohkan soal program terbaru Jokowi yakni Kartu Pra Kerja dimana jika terpilih kembali menjadi presiden pada ajang Pilpres April mendatang.

“Ini kan sebenarnya kontras jadinya. Karena sebenarnya ini kan janji sepihak pak Jokowi. Sebagai pemerintahan, pak JK (Wapres Jusuf Kalla) menjawab itu tidak benar. Gitu loh,” ujar inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

Fahri menyatakan bahwa Kartu pra Kerja yang dijanjikan Jokowi adalah bukan program yang masuk akal. Karena menurut dia itu kan soal uang padahal, kata dia uangnya tidak ada.

“Kepala Desa sudah dijanjiin dinaikan gajinya, ditarik lagi. Itu korban gempa di Lombok nggak dibangun, masih tinggal di tenda. Ini sudah hampir setahun loh. Ini aja (korban gempa) diberesin dulu, makanya jangan janji lagi” sindir Anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Menurut Fahri, dalam situasi kampanye seperti sekarang ini, sebaiknya yang terkait dengan kebijakan pemerintah itu dilakukan oleh JK sebagai Wapres, bukan oleh Jokowi. Karena apa yang dilakukan Jokowi itu, kata Fahri tidak fair bagi rivalnya di Pilpres 2019.

“Prabowo yang tidak boleh bertemu gubernur, bupati dan kepala desa di lapangan” ujar dia.

“Kalau pak Prabowo kan nggak bisa menjanjikan naikan gaji, tambah fasilitasnya, nggak bisa dia. Sementara pak Jokowi melakukannya. itu tidak etis,” tegasnya.

Dirinya khawatir dengan cara yang dilakukan ini, Jokowi selaku presiden akan menjanjikan semua hal agar dirinya terpilih kembali. Bukan dengan melihat kondisi keuangan negara saat ini.

“Pak JK itu lebih fair, melihat kondisi keuangan kita. Makanya nggak mungkin kebijakan Kartu pra Kerja itu diterapkan, karena orang nganggur di Indonesia kan bisa seratus juta. Dan pastinya mengganggu APBN. Nggak masuk akal itu,” pungkas Fahri Hamzah.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Bambang S

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here