Kata Fary Indonesia Kaya Akan Air, Tapi Masih Sulit Dapat Air Bersih

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (SDA) sebagai ganti dari UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Rabu (18/7/2018).

RUU tersebut dirasa menjadi jawaban atas persoalan yang dialami masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Ketua Komisi V DPR RI Fary Francis mengatakan air sebagai kebutuhan vital rakyat sudah begitu lama menjadi lahan bisnis.

“Negara yang kaya sumber airnya ini, malah rakyatnya banyak masih sulit mendapatkan air bersih. Rakyat mesti mengeluarkan biaya yang mahal supaya bisa mendapatkan air. Di sinilah RUU tentang air menjadi penting,”ungkapnya melalui keterangan tertulis yang diterima bukamata.co

Loading...

Dalam pembahasan bersama Pemerintah, pihaknya menegaskan RUU SDA akan memperkuat kewenangan negara atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya air.

Ia memaparkan, Pasal 33 UUD 1945 sudah secara jelas mengatur tentang hal itu. Negara, lanjut dia, mesti terlibat dalam urusan-urusan vital ini. Serta tidak boleh alpa mengurus air agar rakyat tidak terus merana.

“Pada kesempatan ini, selaku Ketua Komisi V DPR RI, saya bersama Menteri PUPR melakukan penandatanganan mekanisme dan jadwal pembahasan RUU tentang SDA,”pungkasnya.

Ia mengaku bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif DPR yang akan memberikan jaminan hak rakyat atas air. Tidak hanya berdasarkan kualitas tetapi juga kuantitas. Karenanya, pengelolaan atau pengusahaan sumber daya air akan mengutamakan BUMN atau BUMD.

Apabila kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, baru akan diberikan kesempatan kepada swasta. Sebagai wakil rakyat, dirinya berjanji akan membahas RUU tersebut secara serius, cepat dan tuntas.

Mengingat substansi RUU ini adalah memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak rakyat atas air, agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat.

“Sedangkan skema swastanisasi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU SDA yang baru dengan pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),”tuntasnya.***

Laporan : Bambang S
Editor : Adri Akbar

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here